Legislator Gerindra Minta Langkah Terpadu Tangani Karhutla Kalsel

JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Hj. Mariana, mengajak seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Ajakan itu disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta pada Jumat, 21 Agustus 2026, menindaklanjuti terpantannya sejumlah titik panas di wilayah provinsi tersebut pada puncak musim kemarau tahun ini.

Mariana menilai penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi semata. Menurutnya, dibutuhkan langkah terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, badan penanggulangan bencana, serta pihak swasta pemegang konsesi lahan.

“Penanganan karhutla harus cepat, terpadu, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jangan sampai penanganan yang berjalan parsial justru memperlambat pemadaman dan memperluas dampak bagi masyarakat,” ujar Mariana dalam keterangannya.

Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas karena dampaknya menyentuh langsung hajat hidup masyarakat, mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, hingga kerusakan lingkungan. Ia meminta jajaran pemerintah daerah aktif melakukan pemantauan lapangan dan tidak menunggu laporan dari tingkat bawah.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang kerap terdampak karhutla pada puncak musim kemarau. Kabut asap yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu aktivitas transportasi dan penerbangan, tetapi juga memicu penurunan kualitas udara di sejumlah daerah.

Selain itu, Mariana menyebut karhutla berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan usaha kecil. Gangguan transportasi akibat kabut asap juga dapat memperlambat distribusi barang dan jasa antarwilayah.

Kolaborasi Seluruh Pemangku Kepentingan

Dalam keterangannya, Mariana menyatakan bahwa pengendalian karhutla memerlukan sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, serta perusahaan perkebunan dan kehutanan yang beroperasi di Kalsel. Ia menilai pemadaman di lapangan harus didukung sistem peringatan dini dan patroli terpadu di kawasan rawan.

“Kami berharap pemerintah daerah membentuk pos komando penanganan karhutla di setiap kabupaten/kota rawan, sehingga seluruh sumber daya dapat dikerahkan secara cepat dan terukur,” tegasnya.

Legislator tersebut juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan, antara lain melalui sosialisasi larangan membakar lahan serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Menurutnya, pendekatan persuasif harus berjalan beriringan dengan tindakan tegas agar efek jera terbangun di masyarakat.

Mariana juga mengingatkan pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan agar bertanggung jawab penuh atas lahan yang dikelolanya. Ia meminta perusahaan menyiapkan sarana pemadam dan tim siaga di lapangan, serta membuka akses bagi petugas pemadam ketika titik api ditemukan.

Dampak Kesehatan Menjadi Perhatian Komisi IX

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan, Mariana menyoroti meningkatnya risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tengah kabut asap karhutla. Ia meminta dinas kesehatan setempat menyiagakan puskesmas dan rumah sakit, serta memastikan ketersediaan masker bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

“Dampak asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat tidak bisa dianggap ringan. Pemerintah daerah harus menyiagakan layanan kesehatan dan mengedukasi warga agar mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk,” ujarnya.

Mariana menambahkan bahwa data kualitas udara perlu dipublikasikan secara berkala agar masyarakat dapat mengantisipasi risiko. Ia juga mendorong percepatan distribusi masker serta penanganan cepat bagi warga yang terdampak gangguan kesehatan.

Menindaklanjuti Melalui Rapat Koordinasi

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Mariana menyatakan akan membawa persoalan karhutla Kalsel ke forum Rapat Koordinasi bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah. Ia menilai keputusan percepatan penanganan harus ditetapkan secara jelas, termasuk alokasi anggaran, personel, serta sarana dan prasarana pemadaman.

Fraksi Partai Gerindra, kata dia, mendukung penuh langkah pemerintah dalam pengendalian karhutla. Ia memastikan DPR RI akan mengawal kebijakan tersebut, termasuk dalam pembahasan anggaran dan evaluasi pelaksanaan di lapangan.

Mariana mengingatkan seluruh pihak agar tidak terlena dengan kondisi cuaca, sebab potensi kebakaran dapat kembali meluas sewaktu-waktu. Ia meminta pemantauan titik api terus dilakukan secara berkala hingga musim kemarau berakhir.

Ke depan, ia berharap upaya pencegahan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan citra satelit dan data titik panas secara real time, dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah.

“Kami di Fraksi Partai Gerindra siap mengawal dan memastikan setiap keputusan ditindaklanjuti dengan baik. Yang terpenting, masyarakat harus segera merasakan perbaikan dalam penanganan karhutla,” pungkasnya.