Lantik Direktur PT BSP, Bupati Siak Minta Tancap Gas-Tuntaskan 3 PR Besar

PEKANBARU — Bupati Siak, Afni Zulkifli, secara resmi melantik Robi Junipa sebagai Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP). Pelantikan tersebut diselenggarakan di Pekanbaru pada Senin (7/7/2026), menandai awal masa jabatan Robi untuk periode 2026-2031. Afni menegaskan, tidak ada waktu untuk bersantai. Detik berikutnya setelah pengambilan sumpah adalah masa untuk membuktikan komitmen dan bekerja keras.

Dalam sambutannya, Afni menyampaikan bahwa amanah besar telah diletakkan di pundak Robi. Ia menekankan bahwa langkah cepat harus diambil untuk membawa Bumi Siak Pusako menjadi perusahaan migas daerah yang lebih tangguh, transparan, dan profesional. "Saudara Robi, di hadapan Kepala SKK Migas kita sudah berjanji. Hari ini Saudara telah dilantik, maka detik berikutnya adalah saatnya bekerja keras. Ada amanah besar yang harus ditunaikan agar BSP menjadi perusahaan yang lebih baik," ujar Afni dalam keterangan tertulis yang diterima Apaberita.com, Senin (7/7/2026).

"Saudara Robi, di hadapan Kepala SKK Migas kita sudah berjanji. Hari ini Saudara telah dilantik, maka detik berikutnya adalah saatnya bekerja keras. Ada amanah besar yang harus ditunaikan agar BSP menjadi perusahaan yang lebih baik." — Afni Zulkifli, Bupati Siak

Bupati Afni secara spesifik menyoroti tiga pekerjaan rumah (PR) prioritas yang wajib segera dituntaskan oleh direktur baru. Ketiga PR tersebut dinilai sebagai fondasi kunci untuk transformasi dan keberlanjutan operasional perusahaan plat merah milik Kabupaten Siak itu.

Pertama, pembenahan manajemen. Bupati menginginkan tata kelola perusahaan yang lebih modern, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang menghambat kinerja. Ia ingin struktur organisasi dan sistem pengawasan internal diperkuat untuk memastikan setiap rupiah dan aktivitas operasional dikelola dengan standar korporasi yang tinggi.

Kedua, penyelesaian Komitmen Kerja Pasti (KKP). KKP merupakan agenda strategis yang tertunda dan menjadi sorotan regulator. Bupati menekankan bahwa seluruh komitmen yang telah disepakati dengan pihak terkait, termasuk SKK Migas, harus direalisasikan tanpa penundaan. Penyelesaian KKP menjadi syarat krusial bagi BSP untuk melanjutkan dan mengamankan hak partisipasinya di blok-blok migas yang ada.

Ketiga, pembangunan jaringan pipa. Infrastruktur ini dinilai vital untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produksi minyak dan gas bumi perusahaan. Dengan memiliki jaringan pipa yang memadai, BSP dapat mengurangi ketergantungan pada sarana distribusi pihak ketiga, menekan biaya operasional, dan membuka peluang untuk perluasan bisnis di sektor hilir. Proyek ini telah lama direncanakan dan Bupati mendesak agar segera masuk ke tahap realisasi konstruksi.

Tiga prioritas ini menjadi paket instruksi langsung yang harus segera direspons oleh Robi Junipa. Pelantikan yang disaksikan langsung oleh perwakilan SKK Migas ini menjadi simbol pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan regulator nasional terhadap kinerja BSP ke depan. Publik dan pemangku kepentingan di Riau kini menanti gebrakan awal dari direktur baru tersebut untuk membenahi perusahaan migas kebanggaan Siak.

Afni menambahkan, harapannya agar dalam waktu dekat kinerja BSP menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi produksi, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), maupun perannya dalam memperkuat ketahanan energi nasional. "Waktu terus berjalan, kita tidak mau lagi ada rencana yang hanya menjadi wacana. Kita ingin lihat bukti nyata di lapangan," pungkasnya.