Kuasa Hukum Oggy Kosasih Soroti Pertimbangan Hakim Tipikor Medan

Dinamika peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia kembali menuai sorotan publik. Langkah hukum yang ditempuh majelis hakim dalam memutus suatu perkara kerap menjadi bahan diskusi hangat, terutama ketika nota pembelaan dari pihak terdakwa dinilai tidak terakomodasi secara optimal. Kondisi inilah yang kini mewarnai keputusasaan tim penasihat hukum terdakwa Oggy Achmad Kosasih usai pembacaan putusan di pengadilan.

Tim kuasa hukum Oggy secara terbuka melayangkan kritik tajam terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan. Mereka menilai bahwa putusan yang dijatuhkan belum mencerminkan pengujian materiil yang mendalam terhadap fakta-fakta murni yang terungkap sepanjang proses persidangan berlangung.

Sorotan Terhadap Konstruksi Hukum JPU

Penasihat Hukum Oggy, Ahmad Firdaus Syahrul, mengungkapkan kekecewaannya atas pertimbangan hakim yang dinilai cenderung mengadopsi secara utuh alur pemikiran Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, persidangan seharusnya menjadi tempat pengujian yang berimbang antara dakwaan jaksa dan nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh tim penasihat hukum.

Firdaus menegaskan bahwa vonis yang dijatuhkan pada Jumat, 11 September 2026 lalu tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam menggali substansi fakta persidangan secara objektif.

“Putusan tidak lahir dari pengujian menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Putusan dinilai mempertahankan konstruksi yang dibangun JPU sejak awal,” ujar Ahmad Firdaus Syahrul dalam keterangan resminya.

Ia menekankan bahwa poin utama keberatan pihak terdakwa bukanlah berfokus pada hitung-hitungan durasi hukuman semata, melainkan pada prinsip kepastian dan keadilan hukum dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti serta keterangan saksi yang dihadirkan.

Rincian Perkara dan Amar Putusan Hakim

Perkara hukum ini bermula dari kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam transaksi penjualan aluminum alloy yang melibatkan PT PASU. Kasus tersebut membelit Oggy Achmad Kosasih hingga akhirnya harus berhadapan dengan meja hijau di PN Medan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 7 tahun serta sanksi denda finansial yang cukup substansial. Berikut adalah rincian fakta kunci terkait putusan perkara tersebut:

Mendorong Penegakan Hukum yang Objektif

Tim kuasa hukum menilai bahwa penegakan hukum dalam perkara korupsi seyogianya tidak mengesampingkan fakta penyeimbang yang dihadirkan oleh kubu pertahanan. Pengabaian terhadap argumen pembelaan dikhawatirkan dapat mencederai asas keadilan yang hakiki dalam sistem peradilan pidana.

Beberapa poin kritis yang menjadi evaluasi tim kuasa hukum meliputi:

• Pengujian fakta saksi keahlian yang dinilai belum dipertimbangkan secara proporsional.
• Penerapan pasal tindak pidana korupsi yang dinilai dipaksakan tanpa melihat iklim bisnis serta prosedur korporasi yang berlaku.
• Nota pembelaan pribadi maupun penasihat hukum yang belum terakomodasi dalam konsideran putusan.

Pihak penasihat hukum menegaskan akan terus mengkaji opsi-opsi hukum lanjutan demi membela hak-hak klien mereka. “Kami ingin memastikan bahwa setiap putusan hukum benar-benar berdiri di atas fakta persidangan yang berimbang, bukan sekadar mengamankan konstruksi awal penuntut umum,” pungkas Firdaus.