Pemerintah Anambra Rilis Catatan Utang, Bantah Klaim Bersih Peter Obi

AWKA — Perselisihan mengenai rekam jejak fiskal di Negara Bagian Anambra, Nigeria, kembali memanas setelah pemerintah daerah setempat secara resmi merilis dokumen catatan pinjaman publik. Langkah transparansi ini diambil guna menegaskan bahwa mantan Gubernur Peter Obi meninggalkan beban utang yang hingga kini masih harus dilunasi oleh pemerintahan Gubernur Charles Soludo.

Rilis dokumen resmi ini merupakan tanggapan langsung terhadap bantahan Peter Obi sebelumnya. Tokoh politik nasional Nigeria tersebut menyangkal pernyataan Komisaris Keuangan Anambra, Izuchukwu Okafor, yang membeberkan bahwa kas daerah saat ini masih terbebani kewajiban pembayaran pinjaman masa lalu.

Kronologi Polemik Utang Pemerintah Negara Bagian Anambra

Ketegangan narasi keuangan antara rezim petahana dan mantan gubernur berkembang melalui serangkaian pernyataan publik sebagai berikut:

1. Pernyataan Awal Komisaris Keuangan: Izuchukwu Okafor mengungkapkan kepada publik bahwa pemerintahan Gubernur Charles Soludo rutin mengalokasikan anggaran untuk mencicil pinjaman dalam dan luar negeri serta utang kontraktual yang diwariskan dari era kepemimpinan sebelumnya, termasuk periode Peter Obi.
2. Bantahan Pihak Peter Obi: Peter Obi dengan tegas menolak klaim tersebut, menegaskan kembali narasi politiknya bahwa ia meninggalkan Anambra pada 2014 tanpa utang sepeser pun dan justru menyisakan dana cadangan investasi bernilai puluhan miliar naira.
3. Publikasi Dokumen Resmi Pemerintah: Menanggapi sanggahan tersebut, Pemerintah Negara Bagian Anambra membuka dokumen pembukuan utang dan skema penarikan pinjaman jangka panjang guna membuktikan adanya liabilitas riil yang ditinggalkan.

"Pemerintah bertanggung jawab menyajikan fakta berbasis data. Pembayaran kewajiban utang yang tercatat pada neraca daerah adalah fakta administratif yang tidak bisa dihapus hanya dengan klaim sepihak," tegas pejabat keuangan Anambra dalam keterangannya.

Rincian Beban Finansial dan Tanggung Jawab Fiskal

Berdasarkan data yang dipublikasikan, beban finansial yang ditinggalkan mencakup sejumlah fasilitas pinjaman bilateral serta multilateral yang memiliki tenor jangka panjang. Pemerintah daerah menekankan bahwa struktur utang tersebut tidak hanya berbentuk pinjaman bank komersial langsung, melainkan komitmen pinjaman konsesional dan liabilitas proyek yang pembayarannya terdistribusi hingga beberapa dekade mendatang.

Pemerintahan Gubernur Charles Soludo menggarisbawahi beberapa poin penting terkait kewajiban keuangan daerah:

• Pelunasan Berkelanjutan: Kas negara bagian secara berkala didebit untuk membayar cicilan pokok serta bunga utang yang disepakati oleh pemerintahan masa lalu.
• Beban Kontraktor dan Kewajiban Pensiun: Terdapat kewajiban pembayaran tertunda kepada pihak ketiga dan dana pensiun yang tidak sepenuhnya diselesaikan pada periode transisi jabatan.
• Transparansi Anggaran: Publikasi ini diklaim bertujuan memberikan gambaran obyektif kepada masyarakat terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebenarnya.

Isu integritas fiskal ini menjadi sangat sensitif mengingat Peter Obi membangun reputasi politik nasionalnya sebagai figur pemimpin yang hemat, efisien, dan bebas utang. Dengan dibukanya dokumen perbankan dan utang resmi oleh otoritas Anambra, perdebatan mengenai warisan ekonomi sang mantan gubernur diprediksi terus bergulir di ranah publik.