Review Produk21 November 20263 dibaca

KPK Dalami Gratifikasi Batu Bara per Metrik Ton Eks Bupati Kukar

JAKARTA — Apaberita.com. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang dihitung berdasarkan volume penjualan batu...

A
Administrator
Editor Review Produk
KPK Dalami Gratifikasi Batu Bara per Metrik Ton Eks Bupati Kukar

JAKARTA — Apaberita.com. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang dihitung berdasarkan volume penjualan batu bara, dengan satuan per metrik ton, yang diduga mengalir kepada mantan Bupati Kutai Kartanegara. Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk anggota Komite Eksekutif PSSI, Endri Erawan, yang dipanggil ke Gedung Merah Putih pada pekan ini.

Pemeriksaan Endri Erawan berlangsung sebagai saksi dalam penyidikan yang sudah berjalan. Ia dimintai keterangan mengenai hubungan antara pengusaha, penyelenggara negara, dan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kepada penyidik, saksi dijadwalkan menjelaskan sejumlah dokumen serta aliran dana yang tengah ditelusuri.

Diperiksa sebagai Saksi

KPK menegaskan bahwa pemanggilan terhadap anggota Exco PSSI tersebut bukan dalam kapasitas tersangka. Status hukum yang bersangkutan masih sebagai saksi yang dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan perkara dugaan gratifikasi di sektor pertambangan.

"Yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Keterangannya dibutuhkan untuk mengonfirmasi sejumlah hal, antara lain dugaan adanya penerimaan yang dihitung per metrik ton batu bara," kata juru bicara KPK dalam keterangan yang dikutip Apaberita.com.

Menurut penjelasan lembaga antirasuah itu, penyidik fokus pada dugaan pemberian yang tidak dilaporkan kepada negara. Skema yang didalami berupa pembayaran sejumlah nilai tertentu untuk setiap metrik ton batu bara yang diangkut atau dijual dari wilayah konsesi. Nilai itu diduga diberikan agar kepentingan perusahaan tetap berjalan lancar, mulai dari pengurusan izin hingga pengawasan produksi.

Skema per Metrik Ton yang Ditelusuri

Dalam penyidikan ini, KPK menelusuri sejumlah unsur penting untuk membuktikan adanya gratifikasi, di antaranya:

  • Besaran nilai yang diduga dibayarkan untuk setiap metrik ton batu bara yang diproduksi dan dijual.
  • Rekening serta pihak yang menerima aliran dana tersebut.
  • Keterkaitan pemberi dan penerima, termasuk kewenangan pejabat dalam penerbitan serta pengawasan izin tambang.
  • Dokumen produksi, pengapalan, dan laporan penjualan yang dapat dijadikan alat bukti.
  • Kewajiban pelaporan gratifikasi kepada KPK yang tidak dijalankan oleh pihak-pihak terkait.

Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi dari kalangan pelaku usaha dan mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk memetakan siapa saja yang hadir dalam pertemuan, bagaimana kesepakatan dibentuk, dan apakah ada perintah atau persetujuan dari pejabat berwenang.

Perkara Berkelanjutan

Dugaan gratifikasi ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi terkait pengelolaan izin tambang di Kutai Kartanegara yang telah lebih dulu bergulir. KPK menilai praktik pemberian imbalan kepada penyelenggara negara di sektor sumber daya alam berdampak luas, karena berpotensi mengurangi penerimaan daerah dan merusak tata kelola perizinan.

Lembaga itu belum memerinci berapa total nilai gratifikasi yang diduga diterima maupun jumlah perusahaan yang terlibat. Penyidik masih melakukan penghitungan berdasarkan dokumen produksi dan lalu lintas keuangan yang disita.

Panggilan Lanjutan

KPK memastikan akan memanggil kembali sejumlah pihak untuk melengkapi keterangan. Penyidik juga tidak menutup kemungkinan menaikkan status hukum seseorang apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Apaberita.com akan terus memantau perkembangan penyidikan kasus dugaan gratifikasi batu bara per metrik ton yang menyeret nama mantan Bupati Kutai Kartanegara ini.

Hingga berita ini diturunkan, Endri Erawan belum memberikan pernyataan terbuka mengenai pemeriksaan tersebut. KPK mengimbau masyarakat melaporkan dugaan pemberian hadiah atau imbalan kepada penyelenggara negara melalui kanal pelaporan resmi agar proses penindakan dapat berjalan lebih cepat.

Berita Terkait