Komdigi Ungkap Keterbatasan Spektrum Jadi Tantangan Utama 6G di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara terbuka mengungkap tantangan utama dalam meluncurkan jaringan internet generasi keenam (6G) di Indonesia. Dalam sebuah diskusi virtual dengan pelaku industri telekomunikasi, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Ismail, menekankan bahwa spektrum frekuensi masih menjadi kendala paling krusial. Menurutnya, pengembangan 6G membutuhkan pita frekuensi sangat lebar di rentang sub-terahertz yang saat ini belum mendapat alokasi regulasi memadai di Tanah Air. Selain itu, kapasitas infrastruktur eksisting—termasuk jaringan 5G yang masih terus dibangun—dinilai belum cukup untuk menopang lompatan teknologi sebesar 6G.

Data internal Komdigi menunjukkan, adopsi 5G komersial di Indonesia baru menjangkau 40% wilayah perkotaan utama dengan jumlah BTS 5G kurang dari 5.000 unit secara nasional. Padahal, 6G diproyeksikan membutuhkan kerapatan infrastruktur yang jauh lebih tinggi guna mencapai kecepatan puncak hingga 1 terabit per detik (Tbps) dan latensi di bawah 0,1 milidetik. Ismail memaparkan, peta jalan teknis menuju 6G harus mulai disusun mulai 2025 hingga 2030, mencakup inventarisasi spektrum, uji coba laboratorium, dan sinkronisasi dengan standar global dari International Telecommunication Union (ITU).

Senada, Kepala Pusat Penelitian Teknologi Telekomunikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Nasrullah Arsyad, menambahkan bahwa Indonesia perlu belajar dari pengalaman alokasi frekuensi 3,5 GHz untuk 5G yang sempat tertunda karena digunakan oleh satelit. “Frekuensi tinggi untuk 6G akan bertumpuk dengan kebutuhan radar, radio astronomi, dan komunikasi satelit. Diperlukan kebijakan refarming dan sharing spektrum yang berani,” katanya kepada Apaberita.com.

Kompleksitas Spektrum Sub-THz dan Regulasi yang Tertinggal

Teknologi 6G secara teoretis akan memanfaatkan spektrum di rentang 100 GHz hingga 3 THz, yang sering disebut gelombang submilimeter atau sub-THz. Karakteristik pita ini mampu membawa bandwidth raksasa, namun memiliki daya jangkau sangat pendek dan mudah teredam oleh bangunan, pepohonan, bahkan tetesan air hujan lebat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan tropis dengan curah hujan tinggi menambah kompleksitas: untuk menyediakan koneksi 6G yang andal, diperlukan penempatan sel-sel kecil (small cells) secara masif, terintegrasi backhaul serat optik atau nirkabel pita tinggi, yang investasinya berkali lipat dari 5G.

Dari sisi regulasi, Indonesia masih berfokus menyelesaikan alokasi pita 6 GHz untuk penggunaan bebas (Wi-Fi 6E) dan pita 26 GHz untuk 5G, yang belum terselesaikan sepenuhnya. Komdigi menargetkan lelang pita 2,3 GHz dan 26 GHz gelombang milimeter pada 2025, tetapi untuk spektrum di atas 100 GHz, belum ada satupun dokumen hukum yang memayungi. Bahkan, ISED (Innovation, Science and Economic Development) Kanada dan FCC AS baru memulai uji coba terbatas di pita 95 GHz–3 THz pada 2024, menunjukkan bahwa secara global pun regulasi spektrum 6G masih dalam tahap inkubasi.

Di dalam negeri, operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata mengaku belum memiliki rencana bisnis konkret untuk 6G karena ketidakpastian spektrum. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Rinaldi Firmansyah, menyatakan bahwa prioritas industri saat ini adalah memperluas cakupan 5G ke kota tier-2 dan tier-3 serta menurunkan harga perangkat agar adopsi massal terjadi. “Investasi 6G baru masuk akal setelah ekosistem 5G matang, mungkin pasca-2028,” katanya.

Perbandingan Kesiapan Teknis: 5G vs 6G di Indonesia

Untuk memahami celah yang harus dijembatani, berikut perbandingan sederhana antara infrastruktur 5G eksisting dan kebutuhan prediktif 6G di Indonesia:

Dari tabel di atas, terlihat bahwa lompatan dari 5G ke 6G bukan sekadar peningkatan kecepatan, melainkan perubahan arsitektur jaringan fundamental. Pita sub-THz memerlukan antena phased-array canggih, material semikonduktor baru seperti galium nitrida, dan integrasi kecerdasan buatan di lapisan fisik jaringan (AI-native air interface). Kampus-kampus seperti ITB dan UI telah memulai riset metamaterial untuk antena 6G, tetapi prototipe masih dalam skala laboratorium.

Langkah Strategis Komdigi dan Proyeksi Waktu

Komdigi melalui Ditjen SDPPI telah menyusun Cetak Biru Spektrum Frekuensi Radio 2025–2035 yang sedang dalam pembahasan publik. Dokumen ini memuat rencana identifikasi pita baru untuk 6G, termasuk kemungkinan sharing dinamis dengan layanan satelit orbit rendah (LEO) yang juga berkembang pesat. Ismail menyebut bahwa Indonesia akan mengajukan kandidat pita 6G pada World Radiocommunication Conference (WRC) 2027 agar mendapat pengakuan alokasi internasional. Uji coba terbatas 6G di lingkungan kampus dan smart city diproyeksikan dimulai 2029–2030, sejalan dengan peluncuran global.

Selain spektrum, Komdigi juga menyoroti perlunya kesiapan sumber daya manusia dan standar keamanan siber baru. 6G akan menjadi tulang punggung komunikasi holografik, telemedicine real-time, dan kendaraan otonom, sehingga aspek keandalan dan keamanan tidak bisa ditawar. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi bagian dari rantai inovasi 6G dunia.