Komdigi: Presiden Dorong Kritik Jadi Energi Perbaikan Bangsa

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluruskan berbagai tafsir yang beredar di masyarakat atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya menjaga optimisme nasional. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa Kepala Negara justru menunjukkan keterbukaan tinggi terhadap kritik dan masukan dari publik.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (27/7), Fifi menyampaikan bahwa pemerintah memandang setiap kritik, termasuk pemberitaan mengenai kondisi sekolah yang rusak, sebagai informasi penting untuk segera ditindaklanjuti. "Berbagai temuan di lapangan menjadi perhatian pemerintah dan langsung direspons melalui langkah-langkah perbaikan. Ini bukti bahwa kritik yang disampaikan dengan itikad baik adalah bagian dari proses membangun Indonesia yang lebih baik," ujar Fifi.

Pernyataan ini merespons polemik yang muncul setelah pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7). Sejumlah kalangan mempertanyakan diksi yang digunakan Presiden, terutama istilah “londo ireng”. Komdigi pun meminta publik menelaah pesan secara utuh dan tidak hanya terpaku pada potongan frasa.

Kritik Diterima, Bukan untuk Dihindari

Fifi menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah menolak kritik. Justru sebaliknya, kritik dinilai sebagai salah satu pendorong agar kinerja pemerintah lebih responsif. Ia mencontohkan, laporan media tentang fasilitas pendidikan yang rusak di beberapa daerah langsung menjadi perhatian kementerian terkait dan segera dijadwalkan perbaikannya. “Presiden memandang pemberitaan semacam itu bukan sebagai serangan, melainkan masukan yang valid untuk diungkap,” tuturnya.

Menurut Fifi, pemerintah berkomitmen membangun komunikasi dua arah dengan rakyat. Setiap keluhan dan laporan dari masyarakat, terutama yang terverifikasi oleh media atau kanal resmi pengaduan, akan terus dipantau dan ditindaklanjuti. Ia menambahkan, “Kami tidak mungkin menutup mata selama ada data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Justru di situlah demokrasi berjalan.”

Makna “Londo Ireng” sebagai Kiasan Politik

Menjawab spekulasi publik tentang istilah “londo ireng”, Fifi Alyda Yahya menjelaskan bahwa diksi tersebut adalah kiasan politik yang tidak ditujukan kepada profesi, media, atau kelompok tertentu. “Ini bukan untuk menyudutkan wartawan atau pihak mana pun. Yang ingin disampaikan Presiden adalah ajakan untuk waspada terhadap pihak-pihak yang secara sengaja membangun narasi seolah-olah Indonesia tidak punya harapan dan tidak sedang bergerak maju," jelasnya.

Ia mengajak semua elemen bangsa membedakan antara kritik yang konstruktif dengan upaya sistematis menciptakan pesimisme. Kritik yang membangun, kata dia, selalu disertai rekomendasi atau fakta lapangan yang bisa diverifikasi. Sebaliknya, narasi yang sepenuhnya menghitamkan pencapaian pemerintah tanpa dasar jelas justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. “Kritik memang diperlukan, tapi berbeda dengan gerakan yang sengaja merangkai cerita pesimistis secara berulang,” imbuhnya.

Komitmen pada Kerja Nyata

Fifi menuturkan, pemerintah tidak akan terjebak dalam perdebatan istilah yang mengalihkan fokus dari persoalan utama. Langkah yang dipilih adalah terus bekerja menyelesaikan masalah satu per satu. “Fokus kami jelas: merealisasikan janji-janji pembangunan, memperbaiki infrastruktur layanan publik, dan memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya kebebasan pers dan hak bersuara warga sebagai pilar penting demokrasi. Namun, pemerintah juga mengimbau agar ruang publik tidak dipenuhi oleh informasi yang mengesampingkan berbagai upaya perbaikan yang sedang dikerjakan. “Silakan sampaikan kritik, tetaplah kritis, tapi mari kita jaga bersama optimisme agar Indonesia terus melaju,” tutupnya.

Pemerintah melalui Komdigi berharap klarifikasi ini menjadi titik temu antara masyarakat dan negara dalam merespons setiap isu nasional. Masyarakat diminta terus menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi agar setiap masukan dapat diagregasi dan ditindaklanjuti secara kelembagaan.