Kiamat Iklim Sudah Dekat, Ahli UGM Ungkap Tandanya di Indonesia

Fenomena krisis iklim yang selama ini hanya menjadi bahan diskusi di forum-forum internasional kini tampak nyata di depan mata. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi salah satu wilayah paling rentan yang merasakan langsung dampak perubahan iklim. Para ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan bahwa tanda-tanda “kiamat iklim” sudah mulai tampak di berbagai daerah di Tanah Air, mulai dari kebakaran hutan yang semakin masif hingga anomali cuaca ekstrem yang sulit diprediksi.

Kebakaran Lahan: Alarm Darurat dari Kalimantan Utara

Salah satu pertanda paling nyata datang dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat harus berjibaku memadamkan api yang melalap lahan di Desa Binusa, Kecamatan Nunukan. Kebakaran yang terjadi pada awal Maret 2026 ini bukanlah insiden biasa. Luas lahan yang terbakar mencapai ratusan hektare dalam waktu singkat, menandakan betapa keringnya vegetasi akibat musim kemarau berkepanjangan yang diperparah oleh efek pemanasan global.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa lebih dari 1,2 juta hektare lahan terbakar sepanjang tahun 2025 di seluruh Indonesia. Angka ini melonjak hampir 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Asap dari kebakaran ini tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat lokal, tetapi juga menyebar hingga ke negara tetangga, memicu ketegangan diplomatik yang berulang setiap tahunnya.

“Ini adalah siklus yang semakin memburuk. Kebakaran melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer, yang kemudian mempercepat pemanasan global, dan pada gilirannya membuat lahan semakin mudah terbakar. Kami menyebutnya sebagai lingkaran setan kiamat iklim,” ujar Prof. Dr. Sudibyakto, pakar mitigasi bencana dari Pusat Studi Bencana UGM yang kami wawancarai secara eksklusif.

Kenaikan Suhu Permukaan dan Gelombang Panas Laut

Ahli klimatologi UGM lainnya, Dr. Emilya Nurjani, menyoroti fenomena marine heatwave atau gelombang panas laut yang kini semakin sering terdeteksi di perairan Indonesia. Suhu permukaan laut di beberapa titik, terutama di Laut Banda dan Selat Makassar, tercatat mengalami kenaikan hingga 1,8 derajat Celsius di atas rata-rata normal sepanjang tahun 2025. Kondisi ini memicu pemutihan karang (coral bleaching) massal yang mengancam ekosistem laut sekaligus mata pencaharian jutaan nelayan.

“Terumbu karang kita adalah benteng alami terakhir melawan abrasi dan gelombang tinggi. Kalau karang mati, bukan hanya ikan yang hilang, tapi seluruh desa pesisir bisa lenyap ditelan laut,” tegas Dr. Emilya dalam seminar nasional perubahan iklim di Jakarta, Maret 2026.

Gagal Panen dan Ancaman Ketahanan Pangan

Sektor pertanian menjadi korban paling senyap dari perubahan iklim ini. Petani di jalur Pantura Jawa melaporkan gagal panen di lebih dari 200.000 hektare sawah sepanjang musim tanam 2025-2026. Penyebabnya bukan hanya kekeringan, melainkan juga banjir bandang yang tiba-tiba datang di musim yang seharusnya kering. Pola hujan yang kacau membuat kalender tanam tradisional yang diwariskan turun-temurun menjadi tidak relevan lagi.

Kementerian Pertanian mencatat, produksi beras nasional pada kuartal pertama 2026 turun 12,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah terpaksa meningkatkan impor beras, sebuah ironi bagi negara agraris yang pernah berswasembada pangan di era 1980-an.

• Intensitas siklon tropis: Meningkat 300% dalam satu dekade terakhir di Samudra Hindia selatan Indonesia.
• Kenaikan permukaan laut: Rata-rata 7 mm per tahun di pesisir utara Jawa, tiga kali lipat rata-rata global.
• Kerugian ekonomi: Diproyeksikan mencapai Rp 544 triliun per tahun pada 2030 jika tidak ada aksi mitigasi signifikan.

Mitigasi dan Adaptasi: Balapan Melawan Waktu

Pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta kementerian terkait telah meluncurkan sejumlah program mitigasi. Namun para ahli UGM menekankan bahwa kecepatan implementasi di lapangan masih jauh tertinggal dari kecepatan degradasi lingkungan yang terjadi. Program penanaman mangrove seluas 600.000 hektare hingga 2027, misalnya, baru terealisasi sekitar 35% pada awal 2026.

“Kita tidak butuh rencana baru. Kita butuh eksekusi. Waktu kita mungkin kurang dari satu dekade sebelum kita melewati titik kritis yang tidak bisa dikembalikan lagi,” pungkas Prof. Sudibyakto dengan nada penuh urgensi.