bagus-nugroho
ARUSHA, Tanzania — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menegaskan bahwa Inter-Parliamentary Union (IPU) harus mengambil peran yang lebih besar dalam mewujudkan perdamaian dunia dan tatanan global yang berkeadilan. Seruan tersebut disampaikan dalam forum parlemen internasional yang berlangsung di Arusha, Tanzania, sebagai bagian dari agenda diplomasi parlemen Indonesia di tingkat multilateral.
Menurut Puan, situasi geopolitik global yang terus bergejolak menuntut parlemen di seluruh dunia bersikap lebih tegas. Ia menyatakan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai apabila ketidakadilan ekonomi, konflik bersenjata, dan kesenjangan antarnegara dibiarkan berlangsung tanpa penyelesaian struktural.
"IPU harus memperkuat perannya untuk mewujudkan perdamaian dan tatanan global yang berkeadilan. Parlemen tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika internasional," tegas Puan dalam forum tersebut.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan delegasi parlemen dari berbagai negara yang hadir dalam pertemuan IPU. Kehadiran Ketua DPR RI dalam forum ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas diplomasi parlemen sebagaimana diamanatkan konstitusi, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kancah internasional.
Parlemen sebagai Pilar Diplomasi Perdamaian
Puan menekankan bahwa parlemen memiliki legitimasi politik yang kuat karena mewakili suara rakyat. Karena itu, ia menilai parlemen berada pada posisi strategis untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai, memperjuangkan keadilan global, serta mengawal komitmen internasional agar selaras dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing negara.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik, krisis pangan dan energi, hingga dampak perubahan iklim. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu negara saja, melainkan memerlukan langkah kolektif yang terkoordinasi.
"Tatanan global yang berkeadilan hanya dapat terwujud jika setiap negara, besar maupun kecil, didengar dan dihormati kedaulatannya," ujar Puan.
Dalam forum itu, ia mengajak seluruh delegasi untuk menempatkan dialog sebagai jalan utama penyelesaian perbedaan. Pendekatan diplomasi, kata dia, jauh lebih bermanfaat dibandingkan tindakan yang mengedepankan kekuatan semata.
Komitmen Indonesia di Forum Multilateral
Partisipasi Ketua DPR RI dalam forum IPU menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai dan penghormatan terhadap hukum internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif menjadi dasar dalam setiap langkah diplomasi parlemen, termasuk dalam mendorong reformasi tata kelola global yang lebih inklusif.
Puan menyatakan bahwa Indonesia terus mendorong penguatan multilateralisme, termasuk melalui IPU, agar organisasi parlemen internasional tersebut mampu merumuskan keputusan yang berdampak nyata bagi masyarakat dunia. Ia menilai IPU perlu memperkuat mekanisme dialog antarparlemen, memperluas keterlibatan negara berkembang, dan memastikan setiap resolusi yang dihasilkan berpihak pada perdamaian.
"Diplomasi parlemen adalah instrumen penting untuk menjembatani perbedaan politik antarnegara. Indonesia akan terus berkontribusi secara aktif," tutur Puan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan juga terpenuhinya keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh bangsa. Karena itu, parlemen dunia didorong untuk memperjuangkan pemerataan manfaat pembangunan, memperkuat solidaritas antarnegara berkembang, serta menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan.
Langkah Tindak Lanjut di Tingkat Nasional
Usai forum tersebut, DPR RI akan menindaklanjuti hasil pertemuan melalui koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Langkah ini mencakup penyampaian pandangan parlemen Indonesia dalam berbagai forum bilateral maupun multilateral berikutnya, serta penguatan posisi Indonesia dalam isu-isu strategis global.
Puan menambahkan bahwa hasil pertemuan IPU juga akan dibahas dalam Rapat Koordinasi di lingkungan DPR untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konkret. Menurutnya, komitmen terhadap perdamaian harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata, bukan hanya pernyataan politik sesaat.
Dengan keikutsertaan aktif dalam IPU, Indonesia menegaskan perannya sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Langkah tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung global sebagai kekuatan yang mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan damai.
Comments (0)