Review Produk21 November 20263 dibaca

Ketua DPD Usulkan Prabowo Punya Tiga Wakil Presiden, Ini Alasannya

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar posisi wakil presiden ditambah hingga tiga orang pada pemerintahan Preside...

A
Administrator
Editor Review Produk
Ketua DPD Usulkan Prabowo Punya Tiga Wakil Presiden, Ini Alasannya

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar posisi wakil presiden ditambah hingga tiga orang pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan sebagai gagasan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Sultan, beban kerja kepemimpinan nasional saat ini sangat besar, terutama karena Indonesia memiliki ribuan pulau dan ratusan daerah otonom dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut dinilai menuntut dukungan kepemimpinan yang lebih luas di tingkat eksekutif, bukan hanya bertumpu pada satu wakil presiden.

Alasan Penambahan Tiga Wakil Presiden

Dalam pandangannya, penambahan wakil presiden bukan sekadar penambahan jabatan, melainkan upaya membagi fokus pemerintahan ke dalam beberapa bidang strategis. Sultan menilai ada tiga area utama yang perlu ditangani secara khusus dan simultan, mulai dari pembangunan daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan sumber daya manusia.

  • Pemerataan pembangunan daerah: kebutuhan wilayah Indonesia bagian timur, tengah, dan barat dinilai terlalu kompleks jika hanya ditangani satu wagil presiden.
  • Percepatan pertumbuhan ekonomi: program investasi, hilirisasi, dan pembukaan lapangan kerja memerlukan koordinasi lintas kementerian yang intensif.
  • Penguatan sosial dan sumber daya manusia: pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dinilai butuh perhatian khusus yang berkelanjutan.
"Kami memberikan usulan bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, untuk memperkuat pemerintahan dan pembangunan diperlukan tambahan wakil presiden sampai tiga orang," ungkap Sultan dalam keterangannya.

Sultan menekankan bahwa usulan tersebut merupakan kontribusi pemikiran dari DPD sebagai lembaga yang menampung aspirasi daerah. Ia berharap gagasan itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan konstitusi maupun penyusunan arah kebijakan pemerintahan ke depan.

Perlu Kajian Konstitusional

Meski mengusulkan penambahan, Sultan menyadari bahwa penambahan jumlah wakil presiden memerlukan dasar hukum yang jelas. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa wakil presiden dipilih bersama presiden, namun jumlahnya tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Karena itu, ia menilai perlu pembahasan lebih lanjut yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta para pakar hukum tata negara.

Wacana penambahan wakil presiden sebelumnya juga pernah muncul dalam diskusi publik, terutama di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gagasan itu sempat ramai diperdebatkan, namun tidak pernah berlanjut menjadi keputusan politik karena dianggap memerlukan amandemen konstitusi dan biaya politik yang besar.

Respons Beragam di Ruang Publik

Usulan terbaru dari Ketua DPD RI ini dinilai akan memicu perdebatan. Sebagian pihak melihat penambahan wakil presiden dapat memperkuat koordinasi pemerintahan dan mempercepat pelayanan kepada daerah. Namun pihak lain mengkhawatirkan potensi pembengkakan biaya negara serta tumpang tindih kewenangan antarjabatan.

Pengamat kebijakan publik menilai alasan struktural yang dikemukakan Sultan tetap perlu diuji secara objektif. Menurut mereka, sebelum menempuh opsi penambahan jabatan, pemerintah dapat terlebih dahulu memperkuat mekanisme koordinasi antar-kementerian, memperjelas peran staf khusus presiden, serta memperkuat peran Dewan Pertimbangan Presiden.

Sultan sendiri menegaskan usulannya bukan bertujuan merevisi konstitusi secara instan. Ia menyebut gagasan tersebut sebagai masukan awal yang perlu dikaji bersama, termasuk mempertimbangkan dampak fiskal dan kepastian hukum. Pembahasan diyakini bakal bergantung pada arah konsensus politik di parlemen serta respons dari Istana Kepresidenan.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait usulan tersebut. DPD RI disebut akan terus menampung aspirasi daerah dan menyampaikannya sebagai bagian dari pertimbangan pemerintahan ke depan.

Berita Terkait