Kepala BRAN Tekankan Percepatan Penataan Kelembagaan Agraria

Jenderal Dedi Prasetyo selaku Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kementerian PANRB, Jakarta, yang turut dihadiri Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan.

Dalam rapat tersebut, Kepala BRAN menyatakan bahwa prioritas utama yang sedang dijalankan saat ini adalah percepatan penataan kelembagaan serta integrasi data agraria nasional. Menurutnya, kedua aspek tersebut merupakan fondasi krusial bagi keberhasilan program reforma agraria yang menjadi agenda strategis pemerintahan saat ini.

"BRAN berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden Prabowo dalam bidang reforma agraria. Fokus kami saat ini adalah penataan kelembagaan dan integrasi data agraria agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran," tegas Dedi Prasetyo dalam forum tersebut.

Penataan Kelembagaan sebagai Prioritas Nasional

Penataan kelembagaan yang dimaksud mencakup pembenahan struktur organisasi, tata kelola, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BRAN. Langkah ini dipandang perlu agar badan yang baru dibentuk tersebut mampu menjalankan mandatnya secara optimal, terutama dalam mengoordinasikan kebijakan reforma agraria lintas kementerian dan lembaga.

Dedi menekankan bahwa penataan kelembagaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan kementerian yang membidangi aparatur negara. Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PANRB menjadi langkah strategis dalam memastikan desain kelembagaan yang dibangun sesuai dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Berdasarkan arahan kebijakan, kami menindaklanjuti penataan kelembagaan ini secara bertahap dan terukur. Setiap keputusan yang ditetapkan dalam rapat akan menjadi dasar pelaksanaan di lapangan," ujar dia.

Integrasi Data Agraria untuk Kebijakan Tepat Sasaran

Selain penataan kelembagaan, BRAN juga menyoroti pentingnya integrasi data agraria. Selama ini, data pertanahan dan agraria tersebar di berbagai institusi, sehingga kerap menimbulkan tumpang tindih informasi yang berimplikasi pada lambatnya proses penyelesaian sengketa dan pemberian hak atas tanah kepada masyarakat.

Dedi menjelaskan bahwa integrasi data menjadi kunci dalam menyusun kebijakan yang akurat. Dengan data yang terpadu, pemerintah dapat memetakan objek reforma agraria secara lebih presisi, mulai dari tanah terlantar, kawasan hutan, hingga lahan yang berpotensi diredistribusi bagi petani dan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Integrasi data agraria akan mempercepat proses verifikasi dan validasi di lapangan. Ini menjadi dasar bagi kami untuk memastikan setiap program reforma agraria benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak," jelas Kepala BRAN.

Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga

Rapat koordinasi tersebut juga membahas skema sinergi antara BRAN, Kementerian PANRB, dan Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat realisasi program. Kehadiran Wakil Menteri Ossy Dermawan menandakan bahwa isu agraria merupakan agenda lintas sektor yang memerlukan keterpaduan langkah antarinstansi.

Dalam forum itu disepakati bahwa koordinasi teknis akan dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan penataan kelembagaan dan integrasi data. Kesepakatan ini diharapkan mampu menghadirkan tata kelola agraria yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.

Menurut Dedi, keberhasilan reforma agraria tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan kualitas data yang menjadi acuan pengambilan keputusan. "Keputusan dalam rapat ini menjadi komitmen bersama untuk mempercepat langkah penataan, sehingga reforma agraria dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tuturnya.

Dengan penekanan pada penataan kelembagaan dan integrasi data, BRAN menegaskan posisinya sebagai penggerak utama kebijakan reforma agraria di era pemerintahan Presiden Prabowo. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya keadilan agraria serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.