Kepala BRAN Dorong Percepatan Penataan Kelembagaan Agraria

JAKARTA — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Dedi Prasetyo menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung percepatan reforma agraria sesuai arahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Pendayagamaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan yang berlangsung di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Dedi menyatakan bahwa fokus utama BRAN saat ini tertuju pada penataan kelembagaan dan integrasi data agraria sebagai fondasi pelaksanaan reforma agraria yang efektif dan berkelanjutan.

"Kami memastikan BRAN mendukung penuh agenda reforma agraria sesuai kebijakan Presiden Prabowo. Prioritas kami adalah memperkuat kelembagaan dan menyatukan data agraria agar program ini berjalan tepat sasaran," ujar Dedi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.

Penataan Kelembagaan sebagai Prioritas Nasional

Menurut Dedi, penataan kelembagaan menjadi kunci karena BRAN mengemban mandat untuk mengoordinasikan berbagai program reforma agraria yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Tanpa struktur kelembagaan yang tertata, ia menilai pelaksanaan kebijakan di lapangan berpotensi mengalami tumpang tindih kewenangan.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas langkah tindak lanjut dari keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat terbatas sebelumnya. Dedi menuturkan bahwa pihaknya tengah menyusun peta jalan kelembagaan BRAN, termasuk menetapkan fungsi, tata kelola, dan mekanisme koordinasi lintas sektor.

"Kami menindaklanjuti arahan Presiden dengan menyusun struktur kelembagaan yang ramping namun efektif. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan prasyarat agar reforma agraria bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, MenPAN RB menyatakan dukungannya terhadap upaya penataan kelembagaan BRAN, terutama dalam aspek kelembagaan aparatur dan penyederhanaan birokrasi. Menurutnya, reformasi kelembagaan di sektor agraria sejalan dengan agenda besar reformasi birokrasi nasional.

Integrasi Data Agraria untuk Kepastian Hukum

Selain kelembagaan, rapat tersebut menyoroti pentingnya integrasi data agraria. Dedi mengungkapkan bahwa selama ini data pertanahan dan agraria tersebar di berbagai instansi, sehingga menyulitkan proses verifikasi, penyelesaian sengketa, dan penataan aset.

"Integrasi data agraria menjadi pekerjaan rumah bersama. Dengan data yang terpadu, kami dapat memastikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mencegah tumpang tindih klaim atas lahan," jelasnya.

Ia menambahkan, BRAN akan mengedepankan prinsip satu data agraria yang terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Kementerian ATR/BPN. Langkah ini diyakini akan mempercepat proses redistribusi lahan dan penyelesaian konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah daerah.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan dalam kesempatan yang sama menyatakan kesiapannya bersinergi dengan BRAN. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi keniscayaan agar kebijakan reforma agraria tidak berhenti pada tataran regulasi.

"Kami siap berkoordinasi penuh dengan BRAN. Sinergi data dan kelembagaan akan menjadi fondasi agar program reforma agraria berjalan konsisten dari pusat hingga daerah," ujar Ossy.

Dukungan terhadap Kebijakan Presiden Prabowo

Dedi menegaskan bahwa seluruh langkah BRAN merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan reforma agraria sebagai bagian dari agenda pemerataan ekonomi. Menurutnya, reforma agraria bukan hanya persoalan pembagian lahan, melainkan juga upaya memperkuat kedaulatan pangan dan mengurangi ketimpangan penguasaan aset.

"Reforma agraria memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan hukum. Karena itu, BRAN bekerja dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari penataan kelembagaan, integrasi data, hingga pendampingan masyarakat," paparnya.

Ia menambahkan bahwa BRAN akan melakukan Rapat Koordinasi lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, guna memastikan implementasi kebijakan berjalan selaras. Rapat tersebut direncanakan membahas mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala.

Sejumlah pengamat menilai langkah BRAN menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi tata kelola agraria nasional. Namun, mereka mengingatkan bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada konsistensi koordinasi lintas lembaga serta kapasitas aparatur di daerah.

Dengan penataan kelembagaan yang sedang berjalan, BRAN menargetkan dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di bidang agraria pada periode pemerintahan Presiden Prabowo. Dedi memastikan pihaknya akan terus mengawal proses tersebut secara transparan dan akuntabel.