Kepala BGN Sudaryono Gelar Konferensi Pers di Kantor BGN Jakarta

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menggelar konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, pada Jumat (7/8/2026). Agenda tersebut menjadi forum resmi bagi pimpinan lembaga setingkat kementerian itu untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat serta langkah evaluasi yang tengah ditindaklanjuti jajarannya.

Dalam keterangan di hadapan awak media, Sudaryono menegaskan bahwa BGN berkomitmen menjalankan seluruh mandat yang ditetapkan pemerintah, khususnya percepatan pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran prioritas. Ia menyatakan lembaganya terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga demi memastikan program berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami terus menindaklanjuti setiap hasil evaluasi di lapangan. Seluruh jajaran Badan Gizi Nasional bekerja berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi demi memastikan manfaat program gizi benar-benar diterima masyarakat," ujar Sudaryono dalam konferensi pers tersebut.

Sudaryono menyatakan pihaknya membuka ruang dialog dengan publik melalui keterangan pers berkala. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan peraturan yang berlaku.

Evaluasi Penyelenggaraan Program Gizi

Dalam paparannya, Kepala BGN menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan pelayanan hingga Rapat Koordinasi tingkat pusat. Hasil evaluasi itu, kata dia, menjadi dasar pengambilan keputusan untuk penyempurnaan kebijakan berikutnya.

BGN selama ini menjadi motor pelaksana Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program tersebut dijalankan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah dan ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Setiap keputusan yang kami tetapkan selalu berpijak pada data lapangan. Rapat Koordinasi dengan seluruh satuan pelayanan digelar rutin untuk memastikan standar mutu, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran tetap terjaga," kata Sudaryono.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas dapur SPPG, pengawasan rantai pasok bahan pangan, serta pelibatan pelaku usaha lokal menjadi perhatian utama dalam rapat-rapat koordinasi yang dipimpinnya.

Dasar Hukum dan Kedudukan BGN

Badan Gizi Nasional dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Berdasarkan peraturan tersebut, BGN merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Lembaga ini ditetapkan sebagai penyelenggara urusan pemenuhan gizi masyarakat dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan gizi nasional secara terpadu. Kedudukan yang setara kementerian memungkinkan BGN berkoordinasi langsung dengan kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan di tingkat tapak.

Sejak diresmikan, BGN menjalankan program unggulan pemerintah yang mulai dilaksanakan pada Januari 2025 dan terus diperluas cakupannya dari tahun ke tahun sesuai keputusan yang disahkan dalam rapat pimpinan bersama kementerian terkait.

Tindak Lanjut dan Komitmen Kelembagaan

Menutup konferensi pers, Sudaryono menyampaikan bahwa BGN akan terus menindaklanjuti aspirasi masyarakat, temuan pengawasan, maupun rekomendasi lembaga negara. Ia menegaskan seluruh proses pengambilan keputusan di internal BGN dilakukan melalui mekanisme rapat pleno pimpinan secara kolektif kolegial.

"Kami membuka diri terhadap pengawasan publik. Silakan sampaikan masukan melalui kanal resmi kami. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku," ucapnya.

Sudaryono juga menyatakan jajarannya tengah menyiapkan sejumlah langkah penguatan kelembagaan, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia di daerah serta penataan sistem pelaporan berbasis digital agar capaian program dapat dipantau secara transparan oleh publik.

Konferensi pers di Kantor BGN itu berlangsung tertib dan dihadiri jajaran pejabat lembaga. BGN menyatakan keterangan pers serupa akan digelar secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program gizi nasional kepada masyarakat.