Kepala BGN Sebut Faktor Kecepatan Masak Picu Keracunan MBG di Papua

Jayapura, Apaberita — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan bahwa faktor kecepatan dalam proses memasak menjadi penyebab utama maraknya kasus keracunan yang dilaporkan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi evaluasi program nasional yang digelar di Jayapura, Senin (6/8/2026).

Menurut Sudaryono, temuan awal dari investigasi internal BGN menunjukkan bahwa dapur umum di sejumlah titik di Papua tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. "Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kami menemukan bahwa proses memasak dilakukan dengan sangat terburu-buru atau kecepatan tinggi demi mengejar waktu distribusi. Hal ini menyebabkan tingkat kematangan bahan pangan tidak merata, terutama pada protein hewani seperti ayam dan ikan," ujarnya dalam keterangan resmi setelah rapat.

Sudaryono menegaskan bahwa kejadian keracunan yang dilaporkan dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan oleh kualitas bahan baku yang buruk, melainkan kesalahan teknis dalam pengolahan. "Kami telah mengambil sampel dari beberapa lokasi kejadian. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa bahan baku memenuhi standar keamanan pangan. Yang menjadi masalah adalah durasi dan suhu pemasakan yang tidak konsisten," jelasnya.

Kronologi dan Dampak di Lapangan

Data yang dihimpun Apaberita dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat sedikitnya 87 kasus keracunan yang dilaporkan dari 14 sekolah penerima MBG sejak Juli hingga awal Agustus 2026. Gejala yang dominan dilaporkan adalah mual, muntah, dan diare akut. Seluruh pasien telah mendapatkan perawatan medis dan dilaporkan dalam kondisi stabil.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Sudaryono juga menyoroti tantangan geografis yang dihadapi petugas dapur di Papua. "Kami memahami kondisi medan yang sulit dan jarak tempuh yang jauh. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan aspek keamanan pangan. Keputusan untuk mempercepat proses memasak demi mengejar waktu antar justru menimbulkan risiko baru," tegasnya.

BGN telah membentuk tim pengawas khusus yang akan diturunkan ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua. Tim ini bertugas melakukan audit mendadak terhadap proses produksi, mulai dari penerimaan bahan, penyimpanan, hingga pemasakan. "Kami menindaklanjuti temuan ini dengan langkah konkret. Seluruh dapur umum wajib menggunakan termometer makanan untuk memastikan suhu internal mencapai standar minimal 75 derajat Celsius," tambah Sudaryono.

Langkah Perbaikan dan Sanksi

Menindaklanjuti instruksi Presiden, BGN menetapkan kebijakan baru yang memberlakukan sanksi administratif bagi pengelola dapur yang terbukti melanggar SOP. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis hingga penghentian sementara operasional dapur. "Kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas. Program MBG adalah program prioritas nasional yang menyangkut kesehatan generasi penerus. Tidak ada toleransi untuk kelalaian," tegas Sudaryono.

Selain pengawasan internal, BGN juga akan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dinas kesehatan setempat untuk melakukan pelatihan ulang bagi seluruh juru masak dan pengelola dapur. Pelatihan ini difokuskan pada teknik memasak yang benar, manajemen waktu, dan higiene sanitasi. "Kami menargetkan seluruh 2.500 petugas dapur di Papua mengikuti pelatihan dalam dua pekan ke depan," ujarnya.

Fraksi-fraksi di DPR RI menyambut baik langkah perbaikan tersebut. Dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, Komisi IX DPR mendesak BGN untuk segera memetakan seluruh titik rawan di daerah terpencil. Anggota Komisi IX DPR RI, Dewi Lestari, menyatakan bahwa kejadian di Papua menjadi pelajaran berharga. "Kami mendukung penuh kebijakan BGN untuk memperketat pengawasan. Namun, kami juga meminta agar distribusi tidak terhambat karena perbaikan ini," katanya.

Komitmen Keberlanjutan Program

Sudaryono memastikan bahwa program MBG akan terus berjalan di Papua meskipun tengah dilakukan perbaikan sistem. Ia menyatakan bahwa penghentian program bukanlah opsi yang dipertimbangkan. "Program ini adalah amanat undang-undang dan janji pemerintah kepada rakyat. Kami akan memastikan bahwa setiap porsi makanan yang dikirim ke sekolah-sekolah telah melalui proses yang aman dan sesuai standar gizi," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Papua juga diminta untuk aktif berkoordinasi dengan BGN dalam pengawasan harian. Gubernur Papua, dalam keterangan terpisah, menyatakan dukungannya terhadap seluruh langkah evaluasi yang dilakukan. "Kami siap memfasilitasi kebutuhan logistik dan personel untuk memastikan program ini berjalan optimal tanpa mengorbankan kesehatan anak-anak kami," ujarnya.

Dengan adanya perbaikan ini, BGN berharap kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat pulih. Sudaryono menutup rapat dengan pesan tegas: "Keselamatan penerima manfaat adalah prioritas mutlak. Kami berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua."