Kemlu Jawab Kritik Dino: Menlu dan Ketua MPR Bakal Hadiri Pemakaman Khamenei

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan klarifikasi menyusul kritik yang dilontarkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, terkait representasi Indonesia dalam upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pemerintah memastikan bahwa Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR akan mewakili Indonesia secara langsung dalam prosesi pemakaman tersebut.

Isu ini mencuat setelah Dino Patti Djalal menyuarakan keprihatinannya melalui akun Instagram pribadi yang diunggah pada Senin (6/7/2026). Dalam unggahan tersebut, Dino mempertanyakan penerapan prinsip politik luar negeri "bebas dan aktif" yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia. Ia menilai respons Jakarta terhadap undangan dari Teheran terkesan lamban dan kurang menghargai posisi Iran.

"Bebas aktif yang luntur? Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yang terbunuh dalam serangan militer ilegal. Yang saya dengar, berbagai upaya gigih Iran untuk mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapat tanggapan. (Mereka kan juga punya harga diri-tidak mungkin mengemis-emis kehadiran kita). Akhirnya, yang hadir hanya Dubes RI di Teheran-yang dianggap oleh Teheran sebagai sikap menyepelekan undangan ini," tulis Dino dalam unggahan tersebut, seperti dikutip dari media kami pada Senin (6/7/2026).

Penjelasan Resmi Kemlu

Menanggapi kritik tersebut, Kemlu melalui juru bicaranya, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan final untuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi. Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Apaberita.com, juru bicara Kemlu menegaskan bahwa Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR dijadwalkan terbang ke Mashhad, Iran, untuk melayat dan menghadiri prosesi pemakaman secara langsung.

"Memang ini yang menjadi keputusan resmi. Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR akan hadir di Mashhad untuk bertakziah," ujar juru bicara Kemlu. Pernyataan ini menjadi koreksi atas anggapan bahwa Indonesia hanya diwakili oleh Duta Besar Republik Indonesia di Teheran. Kemlu menekankan bahwa bentuk keterwakilan dalam acara diplomatik semacam ini dapat berubah atau bertambah sesuai dinamika komunikasi dan koordinasi antara kedua negara.

Pihak Kemlu memberikan konteks tambahan bahwa pengaturan delegasi bersifat fleksibel dan tidak kaku. Dalam penjelasannya, juru bicara itu menyatakan, "Jadi ini bentuknya bukan saling menggantikan, melainkan memang komunikasi selama ini berjalan seperti itu. Kita koordinasi terus, dan bentuknya dinamis."

Lebih lanjut, Kemlu menjelaskan kronologi singkat di balik kebingungan tersebut. Menurut sumber di Kemlu, jadwal pemakaman sempat berubah-ubah dan kepastian tata cara undangan baru diterima secara formal dalam waktu yang relatif singkat. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran pun telah melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Iran untuk memastikan perihal undangan protokoler. Pihak KBRI sempat menanyakan apakah undangan tersebut memang bersifat formal untuk disampaikan ke Jakarta, dan konfirmasi tertulis dari Teheran baru diterima beberapa saat sebelum pemberangkatan, sehingga menciptakan persepsi adanya keterlambatan respons.

Dengan dikirimkannya Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia tetap menghormati hubungan bilateral dengan Iran serta menjunjung tinggi interaksi antarnegara dalam momen-momen penting, meskipun proses koordinasi internal dan eksternal memerlukan waktu penyesuaian. Kehadiran dua pejabat tinggi ini menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, meskipun sempat menuai kritik dari kalangan pengamat.