Kemkomdigi Minta 25 Penyelenggara Sistem Elektronik Segera Tuntaskan Pendaftaran

Langkah tegas kembali diambil oleh pemerintah dalam menertibkan tata kelola ruang digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) secara resmi melayangkan teguran dan imbauan kepada 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar segera menyelesaikan kewajiban pendaftaran sistem mereka. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital Indonesia sekaligus memastikan seluruh platform yang beroperasi di tanah air tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

Dalam lanskap ekonomi digital yang berkembang pesat, keberadaan sistem elektronik yang terdaftar secara resmi menjadi pondasi utama perlindungan konsumen. Kemkomdigi mencatat bahwa puluhan penyedia layanan tersebut—baik yang dikelola oleh entitas domestik maupun asing—masih belum melengkapi dokumen administratif serta komitmen tata kelola teknis yang dipersyaratkan oleh regulasi nasional.

Langkah Tegas Penegakan Regulasi Digital

Penegakan aturan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat beserta perubahannya. Regulasi tersebut mewajibkan setiap platform digital yang menyediakan layanan di wilayah Indonesia untuk mendaftarkan diri sebelum atau saat beroperasi.

Kemkomdigi menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan langkah strategis demi menciptakan ekosistem siber yang aman, adil, dan transparan bagi masyarakat luas.

"Pendaftaran ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud kepatuhan terhadap hukum Indonesia serta komitmen untuk melindungi data pribadi masyarakat. Kami tidak akan ragu mengambil tindakan terukur bagi platform yang terus mengabaikan kewajiban ini," ujar pihak perwakilan Kemkomdigi dalam keterangannya.

Apabila 25 PSE yang telah ditargetkan tersebut tidak kunjung merespons peringatan resmi hingga tenggat waktu yang ditentukan, pemerintah telah menyiapkan skema sanksi berjenjang yang cukup ketat.

Perhitungan Keamanan Data dan Perlindungan Publik

Isu pendaftaran PSE sangat erat kaitannya dengan keamanan siber nasional dan penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketika sebuah platform terdaftar secara resmi, pemerintah memiliki mekanisme yang lebih jelas untuk melakukan koordinasi, audit keamanan, serta penanganan jika terjadi insiden kebocoran data atau kejahatan siber yang merugikan publik.

Beberapa poin utama mengapa pendaftaran PSE sangat vital meliputi:

• Perlindungan Hak Pengguna: Memastikan adanya penanggung jawab legal jika terjadi sengketa atau kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia.
• Kesetaraan Level Bermain (Level Playing Field): Mendorong persaingan usaha yang sehat antara pelaku industri digital lokal dan global.
• Pengawasan Konten Negatif: Memudahkan moderasi terhadap konten berbahaya seperti judi online, penipuan digital, dan pornografi.

Sejumlah pengamat teknologi menyambut baik ketegasan Kemkomdigi ini. Mereka menilai bahwa keamanan ruang siber nasional tidak boleh dikorbankan atas nama kemudahan investasi semata. Kepastian hukum dianggap menjadi iklim dasar yang harus diciptakan jika Indonesia ingin menjadi pemain utama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Kemkomdigi mengimbau seluruh pengembang dan pengelola 25 Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut untuk memanfaatkan kanal pendaftaran resmi melalui sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission / OSS) dan portal pendaftaran PSE yang telah disediakan. Pihak kementerian pun membuka ruang konsultasi bagi penyelenggara yang mengalami kendala teknis dalam proses verifikasi dokumen.