ACEH BARAT — Polres Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Dana Stunting

Di tengah komitmen kuat pemerintah menekan angka tengkes (stunting) secara nasional, kabar memprihatinkan datang dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat secara resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana alokasi penanganan stunting. Penetapan status hukum ini menjadi tamparan keras bagi dunia kesehatan daerah, mengingat anggaran tersebut sejatinya diperuntukkan bagi peningkatan gizi bayi dan balita yang terancam mengalami gangguan tumbuh kembang.

Langkah penegakan hukum ini diambil setelah jajaran penyidik menyelesaikan gelar perkara komprehensif. Pengungkapan kasus dugaan korupsi ini berawal dari aduan masyarakat serta ditemukannya kejanggalan administrasi pada laporan pertanggungjawaban keuangan program yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Audit Keuangan dan Penyelidikan Mendalam

Proses penyelidikan yang memakan waktu berbulan-bulan tersebut melibatkan pemeriksaan intensif terhadap puluhan saksi. Saksi-saksi tersebut terdiri atas pejabat dinas terkait, bendahara pengelola program, hingga para kader posyandu di tingkat gampong (desa). Penyidik Polres Aceh Barat juga menggandeng auditor independen guna mengalkulasi kerugian keuangan negara secara presisi.

"Kami menetapkan dua tersangka setelah mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHAP. Penyidik memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional," tegas pihak kepolisian dalam keterangannya.

Dalam penyitaan barang bukti, tim penyidik berhasil mengamankan tumpukan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, bukti kwitansi belanja yang diduga di-mark up, serta catatan alokasi dana operasional yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan.

Modus Operasi dan Penyelewengan Anggaran

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, modus operansi yang dijalankan kedua tersangka melibatkan manipulasi anggaran secara terstruktur. Dana yang seharusnya disalurkan untuk pemenuhan Makanan Tambahan (PMT) balita serta insentif tenaga pendamping lapangan justru disunat demi kepentingan tertentu.

Berikut adalah beberapa modus utama penyelewengan yang berhasil diungkap oleh penyidik:

• Pemotongan Dana Insentif: Menyunat hak keuangan para kader stunting di tingkat gampong yang bertugas mendata dan mendampingi keluarga berisiko stunting.
• Kegiatan Fiktif: Menyusun laporan sosialisasi dan pelatihan pencegahan stunting yang kenyataannya tidak pernah diselenggarakan.
• Mark-Up Anggaran Belanja: Melebihkan harga pengadaan bahan makanan bergizi dan suplemen vitamin bagi anak-anak penerima manfaat.

Berikut simulasi perbandingan pengalokasian anggaran yang menjadi fokus audit penyelidikan:

Ironi Kesehatan dan Kecaman Publik

Penetapan tersangka dalam kasus penyelewengan dana stunting ini memicu gelombang keprihatinan masyarakat Aceh Barat. Pasalnya, Provinsi Aceh masih menjadi salah satu daerah dengan perhatian khusus dalam upaya penanganan stunting nasional. "Tindakan merampas dana kesehatan anak-anak bukan sekadar kejahatan administrasi keuangan, melainkan bentuk kejahatan kemanusiaan yang merusak masa depan generasi bangsa secara terstruktur," ungkap seorang pengamat hukum daerah.

Masyarakat mendesak agar proses hukum tidak berhenti pada dua tersangka ini saja, melainkan terus dikembangkan untuk mengurai seluruh alur aliran dana haram tersebut hingga tuntas.

Ancaman Hukuman Berat Menanti Pelaku

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ancaman hukuman yang membayangi para tersangka adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda hingga Rp1 miliar. Polres Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke pihak kejaksaan.