Kementerian PU Pastikan Biaya Keluarga Pakai Dana Pribadi

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akhirnya buka suara menanggapi sorotan publik terkait kunjungan kerja ke Amerika Serikat yang melibatkan anggota keluarga para pejabat. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi Publik, kementerian tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada satu sen pun dana APBN yang digunakan untuk membiayai keikutsertaan anggota keluarga.

Klarifikasi Resmi Kementerian PU

Isu ini mencuat setelah beredar foto-foto rombongan kunjungan kerja yang menampilkan sejumlah figur diduga kuat merupakan istri dan anak-anak pejabat kementerian. Publik langsung mempertanyakan etika dan legalitas penggunaan uang negara untuk perjalanan yang dianggap bernuansa wisata keluarga. Menanggapi hal itu, juru bicara kementerian menjelaskan bahwa perjalanan dinas pokok para pejabat memang sepenuhnya menggunakan anggaran resmi, namun terdapat pemisahan ketat dan transparan untuk biaya pendamping.

"Kami ingin meluruskan kesalahpahaman ini. Seluruh biaya perjalanan, akomodasi, dan konsumsi untuk anggota keluarga yang mendampingi sepenuhnya berasal dari kantong pribadi masing-masing pejabat. Hal ini sudah menjadi standar internal dan diaudit dengan ketat," tegas pernyataan resmi Kementerian PU.

Rincian Alokasi Anggaran

Untuk memperkuat klarifikasinya, kementerian merinci mekanisme pemisahan biaya:

• Tiket Pesawat: Pemesanan untuk pejabat dilakukan melalui jalur resmi pengadaan pemerintah sesuai aturan perjalanan dinas. Sementara itu, tiket untuk anggota keluarga dibeli secara mandiri dan terpisah oleh individu yang bersangkutan menggunakan kartu kredit pribadi, tidak melalui agen perjalanan rekanan kementerian.
• Akomodasi Hotel: Saat check-in, kamar untuk pejabat dibayar menggunakan virtual account perjalanan dinas. Kamar tambahan untuk keluarga, jika ada, dilunasi dengan pembayaran pribadi di meja resepsionis dan dicatat dalam billing terpisah untuk menghindari pencampuran.
• Uang Harian dan Konsumsi: Pejabat menerima lumpsum sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Anggota keluarga sama sekali tidak menerima uang harian dari negara dan menanggung sendiri seluruh biaya makan serta transportasi lokal mereka.

Kementerian PU menekankan bahwa praktik mendampingkan keluarga dalam kunjungan kerja ke luar negeri bukanlah hal yang dilarang, sepanjang tidak mengganggu agenda utama dinas dan tidak membebani keuangan negara. Mereka mengklaim bahwa di tengah padatnya agenda, beberapa pejabat memilih mengajak keluarga karena durasi penugasan yang cukup panjang mencapai sepuluh hari, sebagai kompromi antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan pribadi—sebuah praktik yang juga umum dilakukan di korporasi swasta.

Respons Publik dan Pengawasan

Meskipun kementerian telah memberikan klarifikasi, sejumlah kalangan pengamat kebijakan publik dan anti-korupsi meminta agar ada audit independen untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut. Mereka menyoroti celah etis meskipun secara legal tidak melanggar aturan, karena persepsi publik terhadap potensi konflik kepentingan tetap tinggi. "Sekalipun bayar pakai uang sendiri, tetap saja ada fasilitas protokoler dan akses yang dinikmati keluarga berkat jabatan. Ini soal kepatutan moral," ujar seorang pengamat dari LSM Transparansi Anggaran.

Kementerian PU, dalam penutup klarifikasinya, menyatakan keterbukaan untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika diminta. Mereka juga mengingatkan bahwa setiap pengeluaran perjalanan dinas pejabat sudah tercatat dalam sistem digital terintegrasi yang memudahkan pelacakan dan meminimalisasi potensi penyimpangan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya batasan tegas antara fasilitas negara dan urusan privat di semua lini pemerintahan.