Indonesia dan India Perkuat Kerja Sama Pembayaran QR Lintas Batas

JAKARTA — Indonesia dan India resmi mempererat kemitraan strategis di sektor ekonomi digital melalui penandatanganan perjanjian kerja sama sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR (cross-border QR payment). Kesepakatan monumental ini diumumkan pada awal 2025 dan diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan konektivitas keuangan, pariwisata, serta perdagangan bilateral kedua negara.

Kronologi Perjanjian dan Penandatanganan

Rangkaian pembicaraan menuju perjanjian ini telah berlangsung sejak tahun 2023, ketika Bank Indonesia (BI) dan Reserve Bank of India (RBI) mulai menjajaki interoperabilitas infrastruktur pembayaran nasional masing-masing. Puncaknya, pada 20 Februari 2025, bertempat di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan G20 di Mumbai, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur RBI Shaktikanta Das membubuhkan tanda tangan pada Memorandum of Understanding (MoU) yang mengintegrasikan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dengan Unified Payments Interface (UPI) India.

Langkah-Langkah Implementasi

1. Fase pertama (Maret–Juni 2025): Uji coba terbatas di titik-titik pariwisata utama. Wisatawan India di Bali dapat memindai kode QRIS menggunakan aplikasi UPI pilihan mereka, dan sebaliknya, wisatawan Indonesia di kota Delhi, Mumbai, dan Bangalore dapat menggunakan aplikasi dompet digital lokal.
2. Fase kedua (Juli–September 2025): Perluasan ke kota-kota perdagangan seperti Surabaya, Medan, Chennai, dan Kolkata. Pelaku UMKM di kedua negara akan difasilitasi pelatihan untuk mengadopsi sistem baru ini.
3. Fase ketiga (Oktober 2025): Peluncuran komersial penuh dengan target 500.000 merchant terdaftar di tahun pertama operasi.

Dampak dan Harapan dari Kolaborasi

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan total perdagangan Indonesia-India mencapai USD 39,6 miliar pada 2024, dengan India sebagai mitra dagang ke-4 terbesar Indonesia. Sementara dari sektor pariwisata, kunjungan wisatawan India ke Indonesia menembus 650.000 kunjungan pada tahun yang sama, menempatkan India di peringkat 5 besar negara asal wisatawan. Dengan integrasi pembayaran QR, transaksi lintas batas diperkirakan menjadi lebih murah, cepat, dan aman.

Dalam sambutannya, Gubernur BI menegaskan, “Ini bukan sekadar integrasi teknologi. Inisiatif ini akan menghapus hambatan biaya konversi mata uang dan memperkuat inklusi keuangan di Asia Tenggara dan Asia Selatan.”

“Wisatawan India tidak perlu lagi khawatir membawa uang tunai rupiah, cukup pindai QRIS seperti di rumah sendiri. Begitu pula pekerja migran dan pelaku bisnis kita di India,” ujar Perry Warjiyo dalam jumpa pers virtual.

Keuntungan Konkret Bagi Masyarakat

• Transaksi tanpa repot: Pembayaran langsung dalam mata uang masing-masing diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian antarbank sentral, tanpa perlu menukar uang secara fisik.
• Biaya lebih rendah: Skema baru diklaim memangkas biaya transaksi hingga 40% dibandingkan kartu kredit atau transfer bank tradisional.
• Keamanan data: Standar enkripsi QRIS dan UPI yang telah teruji menyediakan perlindungan data pengguna.
• Inklusi keuangan: UMKM dan pedagang kecil yang sebelumnya tidak memiliki mesin EDC kini dapat menerima pembayaran digital dari turis asing hanya dengan stiker kode QR.

Perbandingan QRIS dan UPI

QRIS, yang diluncurkan BI pada 2019, saat ini telah digunakan oleh lebih dari 30 juta merchant di seluruh Indonesia. Sementara UPI, tulang punggung ekonomi digital India, mencatat 12 miliar transaksi per bulan pada akhir 2024. Integrasi dua raksasa ini menciptakan ekosistem pembayaran lintas benua yang terbesar di kawasan.

Dukungan Pemerintah dan Respons Pasar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik langkah ini dan menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun insentif fiskal bagi merchant yang mengadopsi cross-border QR. “Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai hub pembayaran digital Asia. Kerja sama ini memperkuat posisi kita di peta inovasi keuangan global,” ucapnya.

Di sisi lain, pelaku industri fintech menyambut optimistis. Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengatakan, “Ini adalah momen penting. Kami mendorong agar seluruh penyedia layanan pembayaran segera melakukan integrasi teknis agar manfaatnya bisa dinikmati publik secepat mungkin.”

Tantangan dan Langkah Antisipasi

Meski menjanjikan, kolaborasi ini bukan tanpa tantangan. Perbedaan regulasi perlindungan data pribadi, standar teknis, dan risiko nilai tukar menjadi perhatian utama. Untuk itu, BI dan RBI membentuk Komite Bersama Pengawasan Pembayaran Lintas Batas yang akan bertemu setiap triwulan untuk mengevaluasi implementasi dan mengatasi kendala operasional.

Di masa depan, Indonesia dan India berencana memperluas kerja sama ini ke negara-negara ASEAN dan SAARC, menciptakan jaringan pembayaran QR pan-Asia. Inisiatif ini selaras dengan Peta Jalan Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 serta target G20 dalam meningkatkan efisiensi sistem pembayaran lintas batas.