Kemensos dan Jarnas Anti TPPO Perkuat Sinergi Lindungi Korban Perdagangan Orang

Jakarta, Apaberita – Kementerian Sosial bersama Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat penanganan korban perdagangan orang, dengan penekanan utama pada aspek rehabilitasi dan pencegahan. Penandatanganan berlangsung di Ruang Serbaguna Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Juli 2026, pukul 10.00 WIB. Menteri Sosial, H. Ahmad Zaky, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons kompleksitas kejahatan transnasional yang terus mengancam warga negara, khususnya kelompok rentan.

“Nota kesepahaman ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen negara untuk hadir secara nyata bagi setiap warga yang menjadi korban perdagangan orang. Kami akan memastikan tidak ada satu pun korban yang tertinggal tanpa perlindungan, mulai dari proses identifikasi, pemulangan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial,” ujar Menteri Ahmad Zaky dalam sambutannya. Ia menambahkan, Kementerian Sosial telah menyiapkan 31 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia sebagai pusat rehabilitasi sosial, termasuk 7 unit di antaranya yang secara khusus difungsikan untuk penanganan korban perdagangan orang dan pekerja migran bermasalah.

Cakupan Kerja Sama dan Pembagian Peran

MoU tersebut mencakup enam ruang lingkup utama, yaitu pencegahan, identifikasi dan asesmen korban, rehabilitasi sosial, reintegrasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta advokasi dan kampanye publik. Dalam kerangka ini, Kementerian Sosial akan bertanggung jawab menyediakan layanan rehabilitasi sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan psikososial, pelatihan vokasional, dan bantuan stimulan usaha. Sementara Jarnas Anti TPPO, yang merupakan koalisi dari 42 lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keagamaan, akan mengoptimalkan jaringan pendampingan berbasis komunitas, hotline pengaduan 24 jam, serta fungsi pemantauan di 27 provinsi.

Ketua Umum Jarnas Anti TPPO, Maria K. Soewandi, menyatakan, “Kerja sama ini akan mempercepat respons kami terhadap laporan kasus. Dengan adanya rujukan langsung ke UPT Kemensos, waktu tunggu korban untuk mendapatkan tempat aman dan layanan pemulihan dapat dipangkas dari rata-rata enam hari menjadi maksimal 48 jam.” Berdasarkan data Jarnas Anti TPPO, sepanjang tahun 2025 tercatat 1.247 kasus perdagangan orang yang berhasil diidentifikasi oleh jaringan mereka, dengan 78 persen di antaranya melibatkan perempuan dan anak sebagai korban eksploitasi seksual dan pekerja rumah tangga.

Rehabilitasi Berbasis Data dan Pencegahan Hulu

Salah satu terobosan penting dalam MoU ini adalah integrasi sistem data korban. Kementerian Sosial akan memberikan akses terbatas kepada Jarnas Anti TPPO terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk keperluan verifikasi calon pekerja migran yang berisiko tinggi. Langkah ini dinilai krusial karena dalam dua tahun terakhir, 64 persen kasus perdagangan orang justru bermula dari proses rekrutmen pekerja migran non-prosedural di tingkat desa. “Kami tidak bisa hanya menunggu di hilir. Pencegahan harus dimulai dari hulu, yaitu dengan memutus rantai rekrutmen ilegal melalui edukasi dan intervensi data,” tegas Menteri Ahmad Zaky.

Program pencegahan yang tertuang dalam MoU mencakup pembentukan 1.000 Desa Peduli Pekerja Migran hingga tahun 2027, yang dilengkapi dengan posko informasi dan kader perlindungan sosial di setiap desa. Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp187 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk program rehabilitasi korban perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran, meningkat 23 persen dari tahun sebelumnya. Dana tersebut akan digunakan antara lain untuk membangun tiga rumah aman baru di Batam, Entikong, dan Nunukan—titik-titik rawan pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri.

Komitmen Lintas Sektor dan Target Nasional

Penandatanganan MoU turut disaksikan oleh perwakilan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keterlibatan lintas sektor ini merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO 2023–2028. Dalam ratas terbatas pada 20 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga mempercepat target penurunan indeks perdagangan orang sebesar 40 persen pada akhir 2027.

Maria K. Soewandi menambahkan, “Jarnas akan terus menjadi mitra kritis pemerintah. Kami mendorong agar MoU ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi segera diwujudkan dalam protokol operasional yang konkret di lapangan. Setiap korban berhak atas proses pemulihan yang bermartabat.” Rencana aksi bersama pasca-MoU dijadwalkan akan diuji coba di 12 kabupaten/kota prioritas pada triwulan ketiga 2026, dengan evaluasi berkala setiap enam bulan oleh tim gabungan independen yang terdiri dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan korban. Menteri Ahmad Zaky menutup acara dengan menandaskan, “Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Negara wajib hadir, dan hari ini kita buktikan bahwa kolaborasi adalah kekuatan utama untuk melindungi warga bangsa.”