94 Persen Jalan Daerah Aceh Kembali Fungsional

Banda Aceh, Apaberita — Satuan Tugas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh mengonfirmasi bahwa sebanyak 2.156 dari total 2.294 ruas jalan kabupaten/kota yang terdampak bencana alam akhir tahun lalu telah kembali berfungsi, atau setara 94 persen. Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pascabencana di Balai Meuseuraya, Banda Aceh, pada Senin (28/7).

Capaian hingga Juli 2026

Kepala Satgas PRR Aceh, Irjen Pol (Purn) Drs. Herman Basri, M.M., memaparkan bahwa dari ribuan jalan daerah yang rusak berat akibat rangkaian gempa dan banjir bandang pada Desember 2025, kini tinggal 138 ruas yang masih dalam tahap penyelesaian akhir. "Pemulihan konektivitas ini adalah napas bagi ekonomi masyarakat. Kami menargetkan seluruh ruas tersisa dapat fungsional penuh pada akhir Agustus mendatang," ujarnya. Data teknis yang dirilis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh menunjukkan bahwa 1.876 ruas telah diaspal ulang secara permanen, 210 ruas dibuka dengan konstruksi darurat, dan 70 ruas di kawasan terisolir telah dihubungkan melalui jembatan bailey serta jalur alternatif. Daerah dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten Aceh Besar dengan 99,3 persen, Kota Banda Aceh 99,1 persen, dan Kabupaten Pidie 98,5 persen. Sementara itu, wilayah dataran tinggi seperti Gayo Lues dan Aceh Tengah masih memerlukan waktu tambahan akibat kondisi medan yang curam dan akses logistik yang terbatas.

Strategi Percepatan dan Pendanaan

Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2026, Satgas PRR mengimplementasikan strategi penanganan terpadu dengan membagi wilayah kerja menjadi empat koridor utama. "Kami mengerahkan 8.500 personel gabungan dari TNI, Polri, kontraktor lokal, serta melibatkan masyarakat adat dalam gotong-royong. Seluruh progres dipantau secara harian oleh Pusat Pengendalian Operasi di tingkat provinsi," jelas Herman. Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir. Zulkifli Adam, M.T., menambahkan bahwa penggunaan teknologi pemetaan berbasis drone dan citra satelit telah memangkas waktu survei hingga 60 persen. Dari sisi anggaran, total pendanaan yang terserap mencapai Rp2,8 triliun, bersumber dari Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), serta hibah dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA). Anggota Komisi V DPR RI asal daerah pemilihan Aceh, H. Muhammad Fadhli, S.E., menegaskan bahwa pengawasan terus dilakukan secara ketat. "Kami sudah menggelar empat kali rapat dengar pendapat dan memastikan setiap rupiah tepat sasaran. Tidak boleh ada proyek fiktif," tegasnya.

Dampak pada Ekonomi dan Mobilitas

Fungsionalnya kembali 94 persen jalan daerah telah memicu penggerakan ekonomi yang signifikan. Harga komoditas unggulan seperti kopi arabika gayo dan nilam di wilayah tengah kembali stabil karena rantai distribusi ke pelabuhan di Lhokseumawe dan Banda Aceh membaik. Seorang pedagang pengumpul kopi di Takengon, Aceh Tengah, menuturkan, "Biaya transportasi dari kebun ke pabrik turun sekitar 40 persen. Sebelum jembatan diperbaiki, kami harus memutar sejauh 80 kilometer. Sekarang cukup 30 kilometer." Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, indeks mobilitas masyarakat pada triwulan II 2026 melonjak 58,7 persen dibandingkan triwulan I. Pelaksana Tugas Kepala BPS Aceh, Dr. Ir. Chairul Niswan, M.Si., menyatakan bahwa perbaikan infrastruktur menjadi katalis utama pemulihan ekonomi mikro. "Mobilitas yang pulih akan menekan inflasi di daerah pedalaman dan meningkatkan serapan hasil panen," ungkapnya. Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Aceh melaporkan bahwa 87 persen sekolah yang sebelumnya terisolir kini telah dapat diakses dan kembali menyelenggarakan aktivitas belajar-mengajar secara normal.

Rencana Tuntas dan Apresiasi

Satgas PRR menetapkan target penyelesaian 138 ruas tersisa paling lambat 31 Agustus 2026. Wakil Ketua Satgas, Brigjen TNI (Mar) Hendro Wibowo, menjelaskan bahwa kendala utama saat ini adalah kondisi cuaca dan ketersediaan material di tiga lokasi terberat di Kabupaten Gayo Lues. "Kami sudah menyiagakan helikopter Chinook untuk mendorong logistik ke titik-titik yang tidak bisa dijangkau truk," katanya. Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dan meminta masyarakat proaktif melaporkan jika menemukan jalan yang kembali rusak. "Kami akan membentuk posko pengaduan di setiap kecamatan. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal. Konektivitas adalah hak dasar warga," pungkasnya. Dengan hampir seluruh jalan daerah berfungsi, Aceh optimis menyambut pemulihan ekonomi secara menyeluruh pada akhir tahun 2026.