Kemensos dan BKKBN Integrasikan PIK-R untuk Mental Siswa Sekolah Rakyat

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersepakat menghadirkan layanan penguatan mental bagi para murid di lingkung...

Kemensos dan BKKBN Integrasikan PIK-R untuk Mental Siswa Sekolah Rakyat

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersepakat menghadirkan layanan penguatan mental bagi para murid di lingkungan Sekolah Rakyat. Kolaborasi ini diwujudkan melalui optimalisasi program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang akan menjadi wadah konseling sebaya serta penanganan dini masalah kesehatan jiwa di kalangan pelajar.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang berlangsung di Jakarta, Senin (27/7/2026). Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menegaskan bahwa intervensi psikososial di lingkungan pendidikan merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial yang holistik.

‘Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga benteng bagi ketahanan mental generasi muda,’
ujar Risma dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Senada, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyatakan program PIK-R yang selama ini telah berjalan di tingkat desa dan kelurahan akan disesuaikan dengan konteks sekolah.

‘Kami akan menyiapkan peer educator dan konselor sebaya dari kalangan siswa sendiri yang mendapat pelatihan khusus dari psikolog dan tenaga kesehatan BKKBN,’
jelasnya.

Mekanisme dan Jangkauan Layanan

Layanan PIK-R di Sekolah Rakyat akan mencakup tiga pilar utama: konseling individu dan kelompok, edukasi kesehatan reproduksi dan mental, serta rujukan ke fasilitas layanan kesehatan. Setiap sekolah akan memiliki bilik konseling yang dikelola oleh guru bimbingan konseling bersama kader PIK-R terlatih. BKKBN menargetkan pembentukan minimal satu pusat konseling di setiap Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027, menjangkau sekitar 2.500 sekolah yang tersebar di 34 provinsi.

Merespons Darurat Kesehatan Mental Remaja

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, proporsi pelajar yang menunjukkan gejala depresi dan kecemasan meningkat hampir dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya di lingkungan Sekolah Rakyat yang banyak menampung siswa dari keluarga prasejahtera.

‘Lingkungan sosial ekonomi rentan seringkali memperbesar tekanan psikologis yang dialami anak-anak,’
ungkap Menteri Sosial.

Program PIK-R diharapkan mampu menjadi garda terdepan deteksi dini. Dengan pola konseling sebaya yang selama ini terbukti efektif di kalangan remaja, para siswa diharapkan lebih terbuka menyampaikan persoalannya. BKKBN mengungkapkan, saat ini telah terdapat lebih dari 20.000 kelompok PIK-R yang tersebar di 38 provinsi, dengan kader remaja yang telah mendapatkan sertifikasi sebagai peer counselor.

Komitmen Pembiayaan dan Pendampingan

Untuk menjamin keberlanjutan program, Kemensos dan BKKBN menyepakati skema pendanaan bersama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta alokasi dana dekonsentrasi di daerah. Menteri Sosial menegaskan bahwa setiap Sekolah Rakyat akan mendapatkan alokasi minimal satu tenaga psikolog pendamping yang direkrut melalui kerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

‘Kami tidak ingin program ini sekadar seremonial. Harus ada dampak nyata bagi kesejahteraan psikologis anak didik,’
tandas Risma.

Respons dan Antisipasi Ke Depan

Seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Bambang Prasetyo, M.Si., menyambut baik langkah ini namun mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data konseling siswa.

‘Model peer counseling sangat strategis, tetapi perlu standar operasional prosedur yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi pribadi siswa,’
katanya dihubungi secara terpisah. Pemerintah, melalui BKKBN, berkomitmen menyusun pedoman teknis yang akan disosialisasikan sebelum program diterapkan secara penuh pada awal semester genap tahun ajaran 2026/2027.

Dengan sinergi ini, pemerintah menargetkan penurunan angka kasus perundungan, kekerasan, dan gangguan mental di lingkungan Sekolah Rakyat hingga 30 persen dalam dua tahun mendatang. Kepala BKKBN menambahkan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan setiap enam bulan untuk mengukur efektivitas program serta melakukan penyesuaian bila diperlukan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User