Kemenpar Dukung Sekolah Rakyat Lewat Penyediaan Lahan Poltekpar NHI Bandung

BANDUNG — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan dukungan penuhnya terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyiapan sebagian lahan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kebijakan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga berperan aktif dalam penyediaan sarana pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, penyediaan lahan kampus merupakan kontribusi konkret kementeriannya dalam menyukseskan program prioritas pemerintah di bidang pendidikan. Menurutnya, pemanfaatan aset milik negara di lingkungan Kemenpar harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Kementerian Pariwisata berkomitmen mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Sebagian lahan Kampus Poltekpar NHI Bandung di Dayeuhkolot kami siapkan agar proses pembangunan dapat segera berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah," ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Pemanfaatan Aset Kampus di Dayeuhkolot

Berdasarkan rencana yang disusun, lahan yang disiapkan berada di kawasan Kampus Poltekpar NHI Bandung, salah satu perguruan tinggi kedinasan pariwisata di bawah naungan Kemenpar. Lokasi kampus di Dayeuhkolot dinilai strategis karena berada di wilayah Kabupaten Bandung dengan akses transportasi yang memadai dari pusat Kota Bandung maupun kawasan penyangga di sekitarnya.

Kemenpar memastikan pemanfaatan sebagian lahan kampus untuk pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu kegiatan akademik yang selama ini berjalan. Penataan ruang dilakukan secara cermat agar fungsi pendidikan tinggi vokasi pariwisata dan keberadaan Sekolah Rakyat dapat berjalan berdampingan dalam satu kawasan.

"Kami telah melakukan kajian internal untuk memastikan lahan yang disiapkan memenuhi kebutuhan pembangunan, sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di kampus," kata Widiyanti.

Sekolah Rakyat sebagai Program Prioritas Nasional

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyelenggarakan pendidikan berasrama secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan membuka akses pendidikan berkualitas, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah.

Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Untuk mempercepat realisasinya, pemerintah memanfaatkan aset-aset milik negara, termasuk lahan dan bangunan di lingkungan kementerian dan lembaga, sehingga pembangunan tidak selalu harus dimulai dari pembebasan lahan baru yang memakan waktu panjang.

Koordinasi Lintas Kementerian

Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, Kemenpar menyatakan kesiapannya menindaklanjuti dukungan tersebut melalui proses administrasi sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara. Koordinasi dilakukan bersama kementerian terkait yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar tahapan pembangunan dapat ditetapkan sesuai jadwal yang ditargetkan pemerintah.

Pimpinan Poltekpar NHI Bandung turut menyampaikan kesiapan institusinya mendukung kebijakan ini. Kehadiran Sekolah Rakyat di kawasan kampus dinilai sejalan dengan semangat pengabdian kepada masyarakat yang selama ini diemban perguruan tinggi kedinasan pariwisata tersebut.

"Poltekpar NHI Bandung siap mendukung penuh kebijakan Kementerian Pariwisata. Kehadiran Sekolah Rakyat di lingkungan kampus menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab sosial bagi seluruh sivitas akademika," ujar Direktur Poltekpar NHI Bandung.

Selain dukungan lahan, Kemenpar membuka peluang sinergi lebih lanjut antara Sekolah Rakyat dan ekosistem pendidikan pariwisata. Ke depan, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan memperoleh akses yang lebih luas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi, termasuk di bidang kepariwisataan yang menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi nasional.

Dengan disiapkannya lahan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang masuk dalam peta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat. Kemenpar menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait guna memastikan pembangunan berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.