Kemenpar Dukung Percepatan Sekolah Rakyat dengan Lahan Poltekpar NHI Bandung

JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026 dengan menyiapkan sebagian lahan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari program nasional pemerintah yang menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Keputusan penyediaan lahan itu disahkan dalam rapat koordinasi yang membahas kesiapan aset dan infrastruktur pendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Dalam rapat tersebut, Kemenpar menegaskan bahwa sebagian lahan kampus milik Poltekpar NHI Bandung siap digunakan sebagai lokasi pembangunan tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran pariwisata yang telah berjalan di kampus tersebut.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa keterlibatan Kemenpar dalam program Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata sinergi antarkementerian dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem. "Kemenpar memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Penyediaan lahan ini adalah bentuk komitmen kami agar program prioritas pemerintah dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran," ujar Widiyanti dalam keterangan resminya, Kamis (21/8).

Lahan Kampus di Dayeuhkolot Disiapkan untuk Sekolah Rakyat

Poltekpar NHI Bandung merupakan perguruan tinggi vokasi bidang pariwisata yang berada di bawah pembinaan Kemenpar. Kampus utama lembaga pendidikan tersebut berlokasi di kawasan Dayeuhkolot yang memiliki akses strategis terhadap pusat Kota Bandung serta kawasan permukiman dan industri di sekitarnya. Sebagian lahan kampus yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal akan disiapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Penetapan lahan tersebut menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dalam menyediakan lokasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan.

Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis bagi Keluarga Tidak Mampu

Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan akses pendidikan formal sekaligus pembinaan keterampilan secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kategori tidak mampu dan miskin ekstrem. Program ini dirancang dengan konsep sekolah berasrama agar peserta didik memperoleh pendampingan penuh, baik dalam aspek akademik, pembentukan karakter, maupun kecakapan hidup.

Kurikulum Sekolah Rakyat menggabungkan pendidikan formal dengan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta didik tidak dipungut biaya, termasuk untuk kebutuhan pangan, tempat tinggal, seragam, dan peralatan belajar. Seluruh pembiayaan ditanggung oleh negara melalui skema anggaran yang telah ditetapkan.

Program ini menyasar anak-anak yang selama ini terancam putus sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berharap rantai kemiskinan yang kerap diwariskan antargenerasi dapat diputus melalui jalur pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sinergi Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kemensos bertindak sebagai koordinator utama program, sementara kementerian teknis lain memberikan dukungan sesuai bidang masing-masing. Kemenpar berkontribusi dalam penyediaan lahan melalui aset kampus yang dimiliki Poltekpar NHI Bandung.

Selain itu, kementerian yang membidangi pendidikan terlibat dalam penyusunan kurikulum dan penyiapan tenaga pendidik, sedangkan kementerian yang membidangi pekerjaan umum mendukung pembangunan infrastruktur fisik sekolah. Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga dilibatkan dalam penyiapan perizinan serta dukungan operasional di tingkat lokal.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemenpar juga menyatakan kesiapan perguruan tinggi di bawah naungannya untuk membantu penyediaan tenaga pengajar serta fasilitas pendukung pembelajaran. Poltekpar NHI Bandung dinilai memiliki kapasitas untuk turut mendukung aspek pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi peserta didik Sekolah Rakyat.

Menindaklanjuti Keputusan Pemerintah Pusat

Keputusan penyediaan lahan Poltekpar NHI Bandung merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat agar seluruh kementerian memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendukung program-program prioritas nasional. Pemanfaatan aset lahan negara yang belum produktif menjadi salah satu strategi untuk menekan biaya pembangunan dan mempercepat realisasi program.

Dengan kesiapan lahan di Dayeuhkolot, pemerintah optimistis pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat dapat segera dimulai. Keberadaan sekolah tersebut di kawasan ini diharapkan mampu menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Bandung dan sekitarnya yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan yang layak.

Langkah Kemenpar ini sekaligus menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh elemen pemerintahan. Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat pun diharapkan menjadi penanda komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.