Kemenpar Alokasikan Lahan Kampus untuk Percepatan Sekolah Rakyat

BANDUNG — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan kesiapannya mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan mengalokasikan sebagian lahan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung yang berlokasi di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi internal yang digelar di Kantor Kemenpar, Jakarta, pada Senin (10/2/2025), sebagai tindak lanjut arahan presiden mengenai perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Pariwisata, dalam keterangan resminya, menegaskan bahwa lahan seluas kurang lebih 5 hektare dari total area kampus akan disiapkan untuk pembangunan gedung sekolah, asrama, serta fasilitas penunjang lainnya. "Kami berkomitmen untuk mendukung program prioritas nasional ini. Lahan Poltekpar NHI Bandung dinilai strategis karena dekat dengan pusat kota dan memiliki infrastruktur yang memadai," ujarnya di hadapan wartawan.

Langkah ini merupakan bagian dari skema percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera di berbagai daerah. Kemenpar, melalui unit kerja teknisnya, akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proses perencanaan dan pembangunan.

Lahan Strategis untuk Pendidikan Vokasi dan Inklusif

Poltekpar NHI Bandung selama ini dikenal sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata. Namun, berdasarkan hasil kajian internal Kemenpar, sebagian lahan kampus yang belum termanfaatkan secara optimal dapat dialihfungsikan sementara untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat tanpa mengganggu aktivitas perkuliahan. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenpar menjelaskan bahwa penggunaan lahan tersebut akan diatur melalui perjanjian kerja sama antara kementerian dan pihak pengelola kampus.

"Kami telah melakukan inventarisasi aset dan memastikan bahwa alokasi lahan ini tidak akan mengurangi kapasitas penerimaan mahasiswa Poltekpar NHI Bandung. Pembangunan Sekolah Rakyat justru akan memperkaya ekosistem pendidikan di kawasan tersebut," kata Kepala Biro tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Selain penyediaan lahan, Kemenpar juga berencana memberikan dukungan kurikulum berbasis keterampilan pariwisata bagi siswa Sekolah Rakyat. Hal ini dinilai sejalan dengan kebutuhan industri pariwisata nasional yang terus berkembang. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemenpar menambahkan bahwa lulusan Sekolah Rakyat nantinya akan dibekali pelatihan kerja agar dapat terserap di sektor perhotelan, restoran, dan usaha kreatif.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Tahapan Pembangunan

Proses pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Poltekpar NHI Bandung akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, yang dimulai pada Maret 2025, meliputi pembebasan lahan dan penyusunan detail engineering design (DED). Tahap kedua, konstruksi fisik gedung sekolah dan asrama ditargetkan rampung pada akhir 2025. Tahap ketiga, operasionalisasi sekolah akan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027.

Kemenpar menegaskan bahwa seluruh proses akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diputuskan bahwa Kemenpar akan menjadi leading sector untuk penyediaan lahan, sementara Kementerian Sosial bertanggung jawab atas seleksi calon siswa.

Wakil Bupati Bandung, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyambut baik inisiatif ini. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung siap memberikan dukungan perizinan dan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. "Kami berterima kasih atas kepercayaan ini. Sekolah Rakyat akan menjadi aset berharga bagi warga kami," ujarnya.

Target Pemerataan Pendidikan dan Dampak Sosial

Program Sekolah Rakyat ditargetkan menjangkau sedikitnya 10.000 siswa di seluruh Indonesia pada periode 2025-2029. Kemenpar berharap kontribusi lahan di Bandung dapat menjadi percontohan bagi kementerian lain yang memiliki aset lahan di daerah. Menteri Pariwisata menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa, dan sektor pariwisata tidak boleh hanya fokus pada industri tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia.

Para pengamat kebijakan publik menilai langkah ini sebagai bentuk sinergi antarlembaga yang efektif. Namun, mereka juga mengingatkan perlunya transparansi dalam pengelolaan lahan dan anggaran agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan. Kemenpar berjanji akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam setiap tahapan proyek.

Dengan adanya keputusan ini, Kemenpar berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan koordinasi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Kepala Poltekpar NHI Bandung menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dan akan memastikan kegiatan akademik tetap berjalan normal selama proses pembangunan berlangsung. "Kami akan menjaga kualitas pendidikan vokasi yang sudah ada, sekaligus mendukung program nasional ini," tutupnya.