Karhutla Nasional Telan 107 Ribu Hektare, Kalimantan Barat Terparah

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia telah menghanguskan sedikitnya 107 ribu hektare hutan dan lahan sepanjang periode Januari hingga pertengahan Agustus 2026. Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai wilayah dengan luas lahan terbakar paling signifikan, khususnya di kawasan lahan gambut Kabupaten Kubu Raya yang mengalami kebakaran hebat pada Selasa, 11 Agustus 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan status siaga darurat di sejumlah provinsi rawan seiring meningkatnya eskalasi titik panas yang terpantau oleh satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Distribusi Wilayah dan Eskalasi Titik Api

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebaran karhutla terkonsentrasi di enam provinsi utama, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Thomas Nifinluri, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Jakarta, Rabu (13/8), menegaskan bahwa dari total 107 ribu hektare lahan yang terbakar, sekitar 42 persen di antaranya berada di wilayah Kalimantan Barat.

Eskalasi titik api meningkat tajam dalam dua pekan terakhir, khususnya di lahan gambut yang memiliki karakteristik api bawah permukaan yang sulit dipadamkan. Kami telah mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menekan laju perluasan kebakaran,

Thomas Nifinluri menyatakan bahwa pihaknya telah mengintensifkan pemantauan melalui teknologi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah prioritas. Satelit Terra dan Aqua milik NASA yang diakses oleh BMKG mendeteksi 1.247 titik panas dalam sepekan terakhir, dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen yang mengindikasikan kebakaran aktif. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dalam keterangan tertulisnya, menegaskan bahwa kondisi El Nino lemah yang masih berlangsung turut memperparah kekeringan di wilayah rawan karhutla.

Pengerahan Personel dan Strategi Pemadaman

BNPB melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari, menyatakan bahwa lebih dari 4.500 personel gabungan telah dikerahkan ke lokasi-lokasi prioritas di Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Personel tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, serta relawan masyarakat setempat. Operasi pemadaman udara juga diperkuat dengan pengerahan 12 unit helikopter water bombing yang beroperasi secara bergilir dari pangkalan udara terdekat.

Kami menerapkan strategi pemadaman terpadu yang menggabungkan operasi darat dan udara. Untuk lahan gambut, kami menggunakan teknik flooding atau pembasahan untuk memadamkan api di bawah permukaan tanah yang bisa mencapai kedalaman dua meter,

Abdul Muhari menambahkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun untuk operasi penanggulangan karhutla tahun 2026, yang mencakup biaya operasional water bombing, hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca, serta biaya pemulihan lahan pasca-kebakaran. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional yang digelar pada 14 Agustus 2026 untuk menyelaraskan langkah antisipasi di seluruh tingkatan pemerintahan.

Dampak Lingkungan dan Ancaman Kesehatan Masyarakat

Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat telah memicu penyebaran kabut asap yang mulai berdampak pada kualitas udara di beberapa wilayah. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melaporkan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sebesar 27 persen dalam dua pekan terakhir di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Erna Yulianti, mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat beraktivitas.

Kami telah mendirikan posko kesehatan di 15 titik yang tersebar di wilayah terdampak. Masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat,

Dari sisi lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memperkirakan kerugian ekologis akibat karhutla tahun ini telah mencapai triliunan rupiah, mencakup hilangnya habitat satwa endemik, rusaknya ekosistem gambut, serta pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Nikodemus Ale, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa pemulihan lahan gambut yang terbakar membutuhkan waktu puluhan tahun dan memerlukan komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Langkah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pencegahan

Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah menetapkan 17 tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di enam provinsi sepanjang tahun 2026. Brigadir Jenderal Polisi Djoko Poerwanto, Direktur Tipidter Bareskrim Polri, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku pembakaran, baik yang dilakukan oleh korporasi maupun perorangan.

Kami telah menyegel lahan-lahan milik tiga perusahaan yang diduga kuat melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Proses penyidikan terus berjalan dan kami akan menerapkan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara,

KLHK juga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap dua perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat yang lahannya terbakar. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dalam Rapat Pleno di Gedung DPR RI, Senin (18/8), menegaskan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan permanen moratorium izin baru di lahan gambut primer dan memperketat pengawasan terhadap konsesi yang telah beroperasi.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Kemenko Polhukam telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanggulangan Karhutla yang melibatkan seluruh kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Satgas ini bertugas melakukan deteksi dini, pemadaman cepat, dan penegakan hukum secara simultan. Berdasarkan Keputusan Presiden yang ditetapkan pada awal tahun 2026, setiap gubernur di provinsi rawan karhutla diwajibkan menetapkan status siaga darurat paling lambat 14 hari setelah terdeteksinya peningkatan signifikan titik panas di wilayahnya.

Pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga melalui mekanisme ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, mengingat potensi asap lintas batas yang dapat berdampak pada Malaysia dan Singapura. Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan laporan rutin kepada Sekretariat ASEAN mengenai perkembangan terkini penanganan karhutla di Indonesia sebagai bentuk transparansi dan komitmen regional.