Review Produk21 November 20263 dibaca

JLNT Pluit Terbengkalai 11 Tahun, Pramono Pasang Target Rampung 2027

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit yang terbengkalai selama 11 tahun akan dikebut penyelesaiannya....

A
Administrator
Editor Review Produk
JLNT Pluit Terbengkalai 11 Tahun, Pramono Pasang Target Rampung 2027

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Pluit yang terbengkalai selama 11 tahun akan dikebut penyelesaiannya. Ia menyatakan pihak pengembang telah mengajukan permohonan tambahan waktu hingga akhir Maret 2027 untuk menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi yang selama ini mangkrak.

Kepada Apaberita.com, Pramono mengungkapkan bahwa permintaan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan pengembang dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, tenggat akhir Maret 2027 itu menjadi batas maksimal yang diberikan pemerintah daerah kepada pihak pelaksana proyek.

Pengembang Minta Tenggat hingga Akhir Maret 2027

Pramono menyebut permintaan perpanjangan waktu itu bukan tanpa alasan. Pengembang, katanya, berdalih masih membutuhkan penyelesaian sejumlah tahapan teknis sebelum proyek dinyatakan selesai dan bisa dioperasikan untuk umum.

"Pengembang meminta waktu sampai akhir Maret 2027 untuk menyelesaikan pembangunan. Itu yang mereka sampaikan dalam rapat," ujar Pramono kepada Apaberita.com.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah provinsi tidak akan membiarkan tenggat tersebut berlalu tanpa pengawasan. Pramono meminta dinas terkait melakukan pemantauan berkala dan melaporkan perkembangan proyek secara transparan kepada publik, sehingga komitmen penyelesaian tidak berhenti sebagai janji di atas kertas.

Proyek yang Tertunda Lebih dari Satu Dekade

JLNT Pluit merupakan bagian dari jaringan jalan layang non-tol di wilayah Jakarta Utara yang dirancang untuk memecah kepadatan lalu lintas di kawasan Pluit dan sekitarnya. Jalur ini digadang-gadang menjadi alternatif bagi kendaraan yang hendak menuju kawasan pelabuhan maupun pusat bisnis di sekitar Penjaringan.

Namun, sejak dimulai sekitar 2015, pembangunan proyek tersebut berjalan tersendat. Sejumlah segmen konstruksi sempat terbengkalai dalam waktu lama, meninggalkan struktur beton dan tiang penyangga yang belum tersambung. Kondisi itu membuat manfaat proyek yang diharapkan mampu mengurai kemacetan tak kunjung dirasakan warga.

Dalam sejumlah kesempatan, pemerintah daerah menyatakan bahwa persoalan proyek ini berkaitan dengan aspek pembebasan lahan, kesiapan pendanaan, hingga kewajiban kontraktual antara pemprov dan badan usaha pelaksana. Pramono tidak merinci persoalan mana yang paling dominan, namun memastikan pemerintah akan menempuh langkah tegas bila tenggat kembali dilanggar.

Dampak bagi Warga dan Pengguna Jalan

Warga di sekitar Penjaringan dan Pluit mengaku sudah lama menantikan kepastian proyek tersebut. Selain mengharapkan manfaat pengurangan kemacetan, mereka juga menyoroti kondisi fisik struktur yang terbengkalai, mulai dari tiang beton yang menganggur hingga badan jalan yang belum difungsikan.

Kondisi itu dinilai berpengaruh terhadap estetika kawasan sekaligus menimbulkan kekhawatiran soal keselamatan, terutama saat hujan deras dan angin kencang melanda Jakarta Utara. Sejumlah warga berharap proyek dapat segera difungsikan agar tidak terus menjadi bangunan mangkrak di tengah permukiman padat.

Poin Kunci Kesepakatan

  • Pembangunan JLNT Pluit telah terbengkalai sekitar 11 tahun sejak pekerjaan awal dimulai.
  • Pengembang mengajukan tenggat penyelesaian hingga akhir Maret 2027.
  • Gubernur Pramono Anung menerima permintaan itu dengan catatan pengawasan ketat dan evaluasi berkala.
  • Pemprov DKI menyiapkan langkah tegas apabila komitmen penyelesaian kembali tidak dipenuhi.
  • Warga berharap proyek segera beroperasi untuk mengurai kemacetan di Jakarta Utara.

Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pramono menambahkan, pemerintah provinsi akan menetapkan mekanisme pelaporan progres yang lebih ketat, termasuk mengevaluasi capaian pekerjaan pada periode-periode tertentu. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci agar publik dapat menilai seriusnya komitmen pengembang.

Ia juga tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi administratif maupun menempuh jalur hukum jika pengembang gagal memenuhi tenggat yang telah disepakati. Langkah itu, kata Pramono, diperlukan agar proyek yang menyerap anggaran besar tidak terus menjadi beban bagi kota dan warganya.

Dengan target akhir Maret 2027, JLNT Pluit kini menjadi salah satu proyek infrastruktur yang paling ditunggu penyelesaiannya di Jakarta Utara. Publik akan menantikan apakah tenggat tersebut benar-benar dipenuhi atau justru menambah daftar panjang penundaan proyek jalan layang di ibu kota.

Berita Terkait