Jelang COP17, Koalisi JustCOP Ajukan Tujuh Tuntutan Kebijakan

Koalisi masyarakat sipil Justice Coalition for Our Planet (JustCOP) menyampaikan tujuh tuntutan kebijakan menjelang penyelenggaraan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 30 Oktober 2026 di Yerevan, Armenia, dalam kerangka Conference of the Parties ke-17 (COP17). Penyampaian tuntutan tersebut dilakukan melalui pertemuan koalisi yang digelar sebagai bagian dari rangkaian konsolidasi menjelang forum internasional tersebut.

Dalam pertemuan itu, koalisi menegaskan bahwa posisi masyarakat sipil harus diperhitungkan dalam setiap proses negosiasi yang menyangkut tata kelola keanekaragaman hayati global. JustCOP menyatakan bahwa tujuh tuntutan yang diajukan merupakan hasil pembahasan internal koalisi yang melibatkan organisasi lingkungan, kelompok masyarakat adat, serta perwakilan komunitas lokal dari sejumlah daerah.

"Tuntutan ini kami susun sebagai instrumen advokasi agar suara masyarakat sipil tidak lagi berada di pinggir meja perundingan," demikian pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan koalisi.

Latar Belakang Penyusunan Tuntutan

Penyusunan tujuh tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh penilaian koalisi bahwa implementasi kesepakatan global di bidang keanekaragaman hayati masih berjalan lambat. JustCOP menilai komitmen negara-negara peserta CBD perlu diperkuat dengan mekanisme pemantauan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Koalisi juga menyoroti pentingnya keterlibatan kelompok masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pemegang pengetahuan tradisional dalam pengelolaan ekosistem. Menurut koalisi, kebijakan konservasi yang mengabaikan hak-hak komunitas lokal berpotensi menimbulkan konflik sosial dan melemahkan efektivitas perlindungan keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dalam pertemuan tersebut, koalisi menetapkan bahwa tuntutan akan dibawa ke forum COP17 sebagai bahan masukan resmi. JustCOP menyatakan akan menempuh jalur advokasi melalui delegasi negara peserta, pertemuan paralel, serta dialog dengan organisasi internasional yang memiliki status pengamat dalam konvensi tersebut.

Fokus Tuntutan dan Sasaran Advokasi

Tujuh tuntutan yang diajukan mencakup aspek pendanaan, tata kelola, perlindungan hak masyarakat adat, hingga penguatan kerangka hukum nasional. Koalisi menegaskan bahwa setiap tuntutan dirancang agar dapat diadopsi dalam dokumen keputusan COP17 maupun ditindaklanjuti pada tingkat kebijakan domestik masing-masing negara anggota.

JustCOP menyatakan bahwa pendanaan menjadi salah satu isu krusial. Koalisi menilai kesenjangan pembiayaan antara negara maju dan negara berkembang masih menjadi hambatan utama dalam pencapaian target global di bidang keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, koalisi mendorong adanya komitmen pembiayaan yang jelas, termasuk mekanisme transfer teknologi dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.

Selain itu, koalisi menyoroti perlunya pengakuan formal atas kontribusi masyarakat adat dalam pelestarian ekosistem. Menurut JustCOP, pengakuan tersebut harus diikuti dengan jaminan hak atas wilayah kelola, akses sumber daya, serta perlindungan dari praktik eksploitasi yang merugikan komunitas.

"Kami mendesak negara-negara peserta untuk menindaklanjuti komitmen yang telah disepakati, bukan sekadar menghasilkan deklarasi baru," tegas koalisi dalam pertemuan tersebut.

Rencana Konsolidasi Menuju Yerevan

Menghadapi COP17 di Yerevan, JustCOP menyatakan akan menggelar serangkaian kegiatan lanjutan, termasuk lokakarya, diskusi publik, dan pertemuan koordinasi dengan jaringan masyarakat sipil lintas negara. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat posisi koalisi sekaligus membangun dukungan publik terhadap agenda keanekaragaman hayati.

Koalisi juga menetapkan bahwa delegasi masyarakat sipil akan hadir di Yerevan untuk mengikuti jalannya perundingan, melakukan pemantauan, serta menyampaikan rekomendasi kepada para negosiator. JustCOP menegaskan bahwa kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan proses pengambilan keputusan berjalan secara inklusif.

Merujuk pada jadwal resmi, konvensi akan berlangsung selama dua belas hari dan dihadiri delegasi dari negara-negara pihak CBD, organisasi internasional, lembaga akademik, serta perwakilan masyarakat sipil. Agenda utama mencakup pembahasan kemajuan implementasi kerangka global keanekaragaman hayati, evaluasi target, serta perumusan keputusan strategis untuk periode berikutnya.

JustCOP menyatakan bahwa tujuh tuntutan yang diajukan bukan sekadar dokumen seruan, melainkan instrumen akuntabilitas yang akan digunakan untuk mengawal keputusan resmi COP17. Koalisi menegaskan akan terus menuntut pemerintah dan lembaga internasional agar kebijakan keanekaragaman hayati dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi publik yang bermakna.