Menhub Jadikan Erupsi Anak Krakatau Dasar Perkuat Kesiapsiagaan Transportasi

JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pengalaman penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) dijadikan dasar utama untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan nasional di sektor transportasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi lintas instansi yang membahas mitigasi gangguan operasional transportasi akibat aktivitas vulkanik, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Dudy, erupsi GAK memberikan pelajaran berharga bahwa setiap gangguan pada ruang udara dan jalur pelayaran menuntut respons cepat, terkoordinasi, serta berbasis data. Ia menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan menindaklanjuti pengalaman tersebut dengan mengevaluasi prosedur tetap (protap) penanganan darurat di seluruh unit pelaksana teknis, mulai dari otoritas bandar udara hingga kantor kesyahbandaran.

"Erupsi Anak Krakatau menjadi pelajaran krusial bagi kami untuk memperkuat kesiapsiagaan, khususnya dalam menjaga keselamatan dan kelancaran angkutan udara serta laut," tegas Dudy dalam forum tersebut.

Evaluasi Protap Penerbangan dan Pelayaran

Dalam rapat itu diputuskan sejumlah langkah konkret. Pertama, Kementerian Perhubungan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia) memperbarui mekanisme penyebaran informasi abu vulkanik kepada maskapai dan nahkoda. Informasi tersebut wajib diterima operator paling lambat 30 menit setelah terdeteksi.

Kedua, otoritas bandar udara di wilayah rawan bencana – termasuk Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, serta bandara di Lampung dan Banten – ditetapkan menerapkan prosedur volcanic ash advisory secara berkala. Dudy menyebutkan bahwa penghentian sementara operasional penerbangan harus didasarkan pada keputusan resmi dan terukur, bukan spekulasi.

"Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, keselamatan menjadi pertimbangan tertinggi. Tidak ada kompromi," ujarnya.

Di sektor pelayaran, Kementerian Perhubungan memerintahkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Selat Sunda meningkatkan pemantauan jalur lintas penyeberangan Merak–Bakauheni. Koordinasi dengan Basarnas dan TNI AL diperkuat untuk mengantisipasi skenario terburuk, termasuk evakuasi penumpang apabila jalur pelayaran terhenti.

Simulasi dan Pelatihan Berkala

Dudy menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar simulasi tanggap darurat transportasi secara rutin, minimal dua kali setahun. Simulasi melibatkan operator bandara, maskapai, pelabuhan, serta pemerintah daerah. Tujuannya memastikan setiap pemangku kepentingan memahami peran dan alur komunikasi saat terjadi gangguan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan mendorong digitalisasi sistem peringatan dini. Data seismik dan visual dari pos pemantauan GAK akan diintegrasikan ke dalam dashboard terpadu yang dapat diakses oleh seluruh unit di lingkungan kementerian. "Keputusan harus berbasis data real-time, bukan laporan berjenjang yang memakan waktu," tegasnya.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, sejumlah fraksi di DPR RI melalui komisi terkait turut mengingatkan pentingnya anggaran pemeliharaan peralatan mitigasi. Dudy menyambut baik masukan itu dan menyatakan akan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan pada pembahasan APBN mendatang.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Menteri Perhubungan menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak dapat dijalankan sendiri oleh satu kementerian. Ia menyebut kolaborasi dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI, Polri, serta pemerintah daerah sebagai fondasi utama. "Vulkanologi bukan domain kami, tetapi dampaknya pada transportasi adalah tanggung jawab kami. Karena itu sinergi menjadi keniscayaan," tuturnya.

Ia juga mengapresiasi peran serta masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku jasa transportasi di sekitar Selat Sunda, yang dinilai responsif terhadap imbauan keselamatan. Dudy berharap pelajaran dari erupsi GAK tidak berhenti sebagai catatan, melainkan diwujudkan dalam keputusan dan anggaran nyata.

"Jangan sampai kita belajar hanya setelah kejadian. Kesiapsiagaan adalah investasi, bukan biaya," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Perhubungan masih melakukan rapat lanjutan untuk menetapkan jadwal simulasi nasional serta menyusun draf revisi protap tanggap darurat transportasi. Seluruh keputusan akan disahkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan setelah melalui harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait.