Jakarta Tetapkan 13 Sekolah Negeri Berstatus Heritage, Dibangun Sebelum 1945

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan resmi menetapkan 13 sekolah negeri sebagai bangunan heritage. Seluruh institusi pendidikan tersebut memiliki catatan sejarah yang membentang sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Penetapan status ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelindungan warisan budaya sekaligus penegasan bahwa lembaga-lembaga pendidikan tua tersebut bukan sekadar tempat belajar, melainkan saksi bisu perjalanan bangsa. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyatakan bahwa inventarisasi dilakukan secara menyeluruh terhadap bangunan-bangunan sekolah yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. “Kami telah mengidentifikasi 13 sekolah negeri yang tidak hanya menjadi ruang pembelajaran bagi generasi penerus, tetapi juga merupakan bagian integral dari sejarah Jakarta dan perjuangan nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Warisan Kolonial yang Masih Berdiri Kokoh

Keberadaan sekolah-sekolah negeri berstatus heritage di Jakarta membentang jauh ke era kolonial Belanda, bahkan sebagian telah berusia lebih dari satu abad. Di antara 13 sekolah tersebut, beberapa di antaranya seperti SMA Negeri 1 Jakarta didirikan pada tahun 1904 dengan nama semula Sekolah Raja atau Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), yang kala itu bertujuan mencetak pegawai pribumi untuk administrasi kolonial. Bangunan lainnya, SMA Negeri 2 Jakarta, memiliki akar sejarah sebagai Hoogere Burgerschool (HBS) yang menempati gedung berarsitektur Indis. Tidak hanya sekolah menengah atas, beberapa sekolah dasar dan menengah pertama negeri yang tersebar di kawasan Menteng, Gambir, dan Kota Tua juga masuk dalam daftar. Arsitektur gedung-gedung tersebut umumnya mengadopsi gaya transisi antara Art Deco, Neoklasik, dan Tropis Eropa, dengan langit-langit tinggi, jendela besar, serta teras lebar sebagai adaptasi terhadap iklim Jakarta. Material asli seperti kayu jati, lantai tegel berpola, dan kusen berlapis masih dipertahankan di banyak titik. Penetapan status heritage ini sekaligus menjadi pengingat bahwa investasi di bidang pendidikan telah menjadi perhatian sejak masa Hindia-Belanda, meskipun pada saat itu aksesnya masih sangat terbatas bagi pribumi. Sejarawan pendidikan menilai bahwa transformasi bangunan kolonial menjadi sekolah negeri pascakemerdekaan merefleksikan semangat nasionalisasi dan demokratisasi pendidikan yang menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Kriteria Ketat Penetapan Heritage

Keputusan menetapkan 13 sekolah negeri sebagai heritage tidak dilakukan secara arbitrer. Prosesnya melalui kajian mendalam oleh tim dari Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, serta para ahli cagar budaya yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Nahdiana menjelaskan bahwa kriteria utama yang menjadi pedoman meliputi usia bangunan minimal 50 tahun, nilai sejarah yang melekat, kelangkaan arsitektur, serta fungsi pendidikan yang berlangsung terus-menerus tanpa terputus. “Kami tidak hanya melihat umur fisik gedung, tetapi juga jejak peristiwa penting yang pernah terjadi di lokasi tersebut, misalnya peran gedung sekolah sebagai pusat pergerakan pemuda menjelang kemerdekaan atau sebagai tempat perundingan di era revolusi,” paparnya. Tim asesor melakukan pendokumentasian secara detail, termasuk analisis struktur, identifikasi ornamen asli, dan wawancara dengan komunitas alumni. Setiap sekolah yang lolos verifikasi kemudian direkomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memperoleh Surat Keputusan Penetapan. Selain 13 sekolah yang sudah diumumkan, masih terdapat puluhan bangunan lain yang tengah dalam proses pengkajian. Langkah ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia untuk melindungi warisan sejarah pendidikan yang terancam tergerus oleh modernisasi dan alih fungsi lahan. Pendataan juga diperkuat dengan sistem informasi geografis berbasis digital untuk memudahkan pemantauan berkala oleh pemerintah kota dan masyarakat.

Komitmen Pelestarian di Tengah Modernisasi

Status heritage menuntut komitmen pelindungan yang lebih ketat. Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan menyusun pedoman rehabilitasi dan perawatan berkala yang disesuaikan dengan karakteristik tiap gedung. Setiap rencana renovasi wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya agar intervensi teknis—seperti penggantian atap, perbaikan instalasi listrik, atau penambahan fasilitas modern—tidak merusak integritas arsitektur asli. Anggaran pelestarian dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan skema multi-tahun untuk memastikan perawatan berkelanjutan. “Kita ingin sekolah-sekolah ini tetap berfungsi optimal sesuai tuntutan era digital, namun tanpa kehilangan jiwa sejarahnya. Kelas boleh dilengkapi dengan proyektor dan jaringan internet, tetapi jendela kuno dengan engsel tuanya tetap harus ada,” tegas Nahdiana. Kolaborasi juga digalang dengan Ikatan Alumni dan komunitas sejarah lokal untuk mengedukasi siswa mengenai nilai penting gedung yang mereka tempati. Beberapa sekolah percontohan telah menerapkan program “Sekolahku Museumku” yang mengintegrasikan sudut-sudut heritage menjadi laboratorium sejarah hidup bagi pelajar. Tantangan adaptasi standar keselamatan modern—seperti jalur evakuasi gempa dan proteksi kebakaran—tetap menjadi perhatian utama agar pelestarian tidak mengorbankan keselamatan penghuni.

Simbol Pendidikan dan Nasionalisme

Penetapan 13 sekolah negeri sebagai warisan budaya menandai babak baru dalam apresiasi terhadap sejarah pendidikan Indonesia. Lebih dari sekadar bangunan bata dan semen, gedung-gedung ini adalah monumen hidup yang merekam dinamika sosial dan politik lintas generasi. Di koridor-koridor tua itu pernah bergema semangat para pelajar yang kelak menjadi pemimpin bangsa, mulai dari aktivis pergerakan hingga tokoh kabinet. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR RI, bermuara pada harapan besar agar pemerintah pusat turut memperkuat status perlindungan melalui pendaftaran ke tingkat nasional. Dengan demikian, kelestarian sekolah-sekolah heritage ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi menjadi bagian dari narasi besar kebangsaan yang diwariskan kepada generasi mendatang. “Ketika siswa belajar di ruang yang sama dengan para pendahulu mereka lebih dari 100 tahun lalu, itu adalah pendidikan karakter yang tidak bisa disampaikan melalui buku teks. Mereka merasakan langsung kontinuitas sejarah,” pungkas Nahdiana. Ke depan, Dinas Pendidikan berencana menerbitkan buku panduan wisata sejarah berbasis rute sekolah-sekolah heritage agar warga Jakarta dapat lebih mengenal warisan pendidikannya.