Jakarta — Pemprov DKI Kaji Tarif Rp2.000 untuk Mikrotrans

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji penerapan tarif sebesar Rp2.000 per perjalanan untuk layanan Mikrotrans JakLingko. Rencana ini akan mengakhiri era gratis yang telah berjalan sejak program tersebut diluncurkan pada 2022 silam. Kajian dilakukan untuk mencari model pembiayaan yang lebih berkelanjutan bagi angkutan feeder yang menjadi tulang punggung mobilitas warga di tingkat lingkungan.

Rencana ini mendapat tanggapan beragam dari pengguna. Sebagian besar warga menilai angka Rp2.000 masih sangat terjangkau asalkan dibarengi peningkatan kualitas layanan. “Tarif dua ribu itu murah banget, tapi jangan cuma tarifnya yang naik, servisnya juga harus naik kelas,” ujar salah seorang pengguna di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aspek yang paling disorot antara lain ketepatan jadwal, ketersediaan armada pada jam sibuk, kebersihan, serta kenyamanan di dalam kabin kendaraan.

Mikrotrans merupakan bagian dari sistem JakLingko yang mengintegrasikan rute-rute pendek dengan koridor utama Transjakarta, MRT, dan LRT. Program ini menggantikan fungsi angkutan kota (angkot) konvensional dan hingga kini beroperasi di 156 rute dengan total 1.200 unit armada. Data Dinas Perhubungan DKI mencatat, layanan ini melayani rata-rata 350.000 penumpang per hari. Seluruh biaya operasional saat ini ditanggung APBD DKI melalui mekanisme kontrak pembelian layanan per kilometer tempuh.

Dampak Fiskal dan Perbandingan Tarif

Dari sisi anggaran, pemberlakuan tarif dapat mengurangi beban subsidi yang terus membengkak. Dengan asumsi Rp2.000 per penumpang, potensi pendapatan harian mencapai Rp700 juta atau sekitar Rp21 miliar per bulan. Angka ini baru menutupi sekitar sepertiga dari total biaya operasional bulanan yang diperkirakan menembus Rp60–70 miliar. Meski tidak menutup seluruh biaya, kebijakan ini akan menurunkan ketergantungan terhadap APBD dan memberi ruang fiskal bagi perbaikan layanan.

Menurut Direktur Eksekutif ITDP Indonesia, Faela Sufa, tarif rendah pada angkutan pengumpan merupakan strategi umum di kota-kota global. “Feeder berperan krusial dalam menarik pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Yang penting, tarif murah itu dibarengi peningkatan kualitas—mulai dari waktu tunggu, kapasitas, hingga integrasi tiket antarmoda,” jelasnya. Faela menekankan bahwa integrasi pembayaran dengan Transjakarta, MRT, dan LRT harus dijamin agar pengguna tidak menanggung biaya ganda atau tarif integrasi yang terlalu tinggi.

Berikut perbandingan besaran tarif rencana Mikrotrans dengan moda transportasi lain di Jakarta:

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian internal dan belum ada keputusan final. Pihaknya masih menghimpun masukan publik serta melakukan studi kelayakan agar kebijakan tidak membebani warga, terutama kelompok rentan yang paling bergantung pada Mikrotrans. “Kami ingin memastikan transportasi publik tetap inklusif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Apabila wacana ini terealisasi, Jakarta akan menjadi salah satu kota dengan biaya integrasi transportasi publik paling rendah di kawasan. Dengan kombinasi Mikrotrans—yang rencananya bertarif Rp2.000—dan Transjakarta seharga Rp3.500, total biaya sekali perjalanan terintegrasi dapat ditekan di bawah Rp5.500, sebuah angka yang sulit ditandingi oleh kota-kota besar lainnya di Asia Tenggara. Kendati demikian, realisasi rencana ini tetap menanti hasil kajian akhir Pemprov DKI dalam beberapa bulan ke depan.