JAKARTA — Natalius Pigai Peringatkan Pergeseran Konflik Papua ke Isu Rasial

Dinamika sosial dan politik di Tanah Papua terus mengalami eskalasi yang mengkhawatirkan. Dalam sebuah konferensi pers resmi di Jakarta, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan peringatan keras terkait adanya pergeseran mendasar dalam pola perlawanan di Papua. Jika pada dekade-dekade sebelumnya konflik lebih didominasi oleh perlawanan politik dan aksi bersenjata berhadapan dengan negara, kini gerakan tersebut mulai bergeser ke arah benturan berbasis suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Perubahan paradigma ini dinilai sangat berbahaya karena dapat memicu friksi sosial yang destruktif di tingkat akar rumput. Pigai menggarisbawahi bahwa gerakan perlawanan atas dasar rasisme tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah maupun masyarakat luas.

Evolusi Pola Perlawanan Papua dari Masa ke Masa

Menurut analisis Pigai, peta konflik di wilayah paling timur Indonesia tersebut telah melewati beberapa fase krusial selama lebih dari lima dekade terakhir. Pergeseran tersebut mencerminkan adaptasi strategi gerakan yang kian kompleks. Berikut adalah gambaran fase perkembangan perlawanan di Papua:

Pada dekade 1960-an, gerakan perlawanan muncul dalam bentuk tindakan bersenjata yang masih bersifat sporadis sebagai respons atas keputusan status politik Papua. Memasuki milenium baru, tepatnya pasca-Kongres Nasional Rakyat Papua pada tahun 2000, peta pergerakan berkembang menjadi dua poros utama: perlawanan bersenjata oleh TPN-OPM dan jalur diplomasi politik yang diusung oleh kalangan intelektual.

Tak berhenti di situ, isu Papua kemudian merambah ke ranah global melalui strategi internasionalisasi. Forum-forum dunia seperti International Parliamentarians for West Papua (IPWP) serta berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional dimanfaatkan untuk menggalang dukungan publik global. Fase ini juga berjalan beriringan dengan gerakan klandestin, yakni perlawanan bawah tanah yang terorganisir di wilayah perkotaan.

Ancaman Pembelahan Horizontal dan Pelajaran Sejarah Dunia

Pergeseran menuju kekerasan yang berbasis suku dan ras pada era sekarang dianggap sebagai fase yang paling mengancam keutuhan bangsa. Konflik berbasis SARA tidak lagi hanya melibatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata, melainkan berpotensi memecah belah masyarakat secara horizontal dalam skala luas.

"Yang mengagetkan saya, perlawanan di Papua geser ke perlawanan di atas dasar rasisme, etnik, dan ras. Kalau perlawanan atas dasar karena perbedaan etnik, ras, suku, dan agama, maka ini tidak bisa dianggap remeh," ujar Pigai menegaskan kekhawatirannya dalam konferensi pers di Jakarta.

Untuk mengilustrasikan betapa mematikannya konflik berbasis identitas, Pigai menarik refleksi historis dari berbagai peristiwa besar yang pernah mengubah peta geopolitik dunia:

• Pecahnya Yugoslavia: Negara federasi ini hancur dan terbelah menjadi tujuh negara baru akibat konflik etnis dan agama yang brutal.
• Runtuhnya Uni Soviet: Berakhirnya superpower komunis yang berujung pada kemerdekaan 15 negara baru akibat ketegangan internal.
• Pemisahan India dan Pakistan: Tragedi kemanusiaan dan perpecahan wilayah yang dipicu oleh konflik komunal berbasis agama.
• Rezim Apartheid di Afrika Selatan: Catatan kelam diskriminasi rasial yang meninggalkan luka sosial mendalam selama puluhan tahun.

Pigai mengingatkan bahwa sentimen rasisme adalah api dalam sekam yang sanggup merubuhkan fondasi kebangsaan apabila tidak diredam dengan cepat dan tepat.

Langkah Preventif Kementerian HAM

Menanggapi potensi eskalasi yang merusak ini, Kementerian HAM berkomitmen mendorong langkah-langkah preventif yang komprehensif. Pendekatan penanganan konflik tidak lagi bisa hanya mengandalkan aspek keamanan semata, melainkan harus menyentuh akar masalah kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan dialog inklusif, menghentikan segala bentuk stigma diskriminatif, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga Papua. Langkah pencegahan dini menjadi kunci utama agar potensi pembelahan horizontal dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi krisis sosial yang tak terkendali.