JAKARTA — DPR Undang Ekonom Senior Bahas RUU Keuangan Negara

JAKARTA — Ruang Rapat Komisi XI DPR RI di Senayan menjadi arena diskusi strategis saat para legislator menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rencana Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara. Langkah pembaharuan regulasi ini dinilai amat krusial untuk merespons tantangan ekonomi global yang kian penuh ketidakpastian.

Dalam agenda penting tersebut, DPR menghadirkan tiga pakar ekonomi senior tanah air untuk memberikan pandangan kritis serta masukan komprehensif. Kehadiran para ahli ini bertujuan agar kerangka hukum keuangan negara yang sedang dirancang mampu menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sorotan Disiplin Fiskal dan Pengelolaan Utang

Para ekonom menyoroti pentingnya memperkuat disiplin fiskal dalam draf RUU yang baru. Isu batas defisit anggaran dan pengelolaan utang pemerintah menjadi perhatian utama yang memicu pembahasan mendalam antara akademisi dan anggota dewan.

"Revisi RUU Keuangan Negara ini harus menjadi benteng pertahanan utama dalam memperketat disiplin fiskal. Kita tidak boleh membiarkan defisit melebar tanpa pengawasan yang terukur, terutama dalam pengelolaan instrumen utang negara," ungkap Didik J. Rachbini, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Para ahli menekankan bahwa ambang batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta batas atas rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB harus ditopang oleh mekanisme penegakan hukum yang lebih jelas dan mengikat, bukan sekadar batasan teknis di atas kertas.

Analisis Rekomendasi Utama Para Pakar Ekonomi

Berikut adalah ringkasan poin analitis dan rekomendasi strategis yang disampaikan oleh para pakar ekonomi dalam RDPU bersama Komisi XI DPR RI:

Dorongan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran

Selain masalah utang, pembahasan RUU Keuangan Negara ini juga menitikberatkan pada pentingnya transparansi alokasi belanja daerah dan pusat. Menurut para pakar, efisiensi belanja negara adalah kunci utama agar setiap rupiah yang dikeluarkan APBN benar-benar memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komisi XI DPR RI menyambut baik seluruh naskah akademis dan masukan oral dari para ekonom senior tersebut. DPR berkomitmen untuk memasukkan rekomendasi strategis ini ke dalam pembahasan pasal demi pasal, sehingga undang-undang yang dihasilkan kelak sanggup menjawab tantangan tata kelola keuangan nasional di masa depan.