rizky-amelia
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola birokrasi dan efisiensi aparatur sipil negara (ASN) guna mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui jurnalis di Kompleks Parlemen, Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
Dalam keterangannya, Bahtra menyoroti sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian utama parlemen pada periode legislasi 2024–2029. Sebagai komisi yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara, pemilu, dan kepegawaian, Komisi II DPR RI terus berupaya mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kementerian dan lembaga mitra kerja agar pelaksanaan program berjalan transparan serta akuntabel.
Prioritas Penguatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
Menurut Bahtra Banong, efisiensi birokrasi merupakan kunci utama dalam mempercepat realisasi program kerja pemerintah. Komisi II DPR RI berkomitmen mendorong penyelarasan regulasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh benturan aturan yang berbelit-belit di tingkat pusat maupun daerah.
"Kami di Komisi II ingin memastikan bahwa setiap kebijakan birokrasi benar-benar berorientasi pada pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, dan transparan," ujar Bahtra saat memaparkan fokus agenda legislasi mendatang.
Selain tata kelola pemerintahan pusat, perhatian serius juga diarahkan pada pengawasan di tingkat daerah. Penataan organisasi perangkat daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah menjadi kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah yang berkeadilan.
Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Penataan Regulasi
Agenda penting lainnya yang masuk dalam radar pengawasan Komisi II DPR RI adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Bahtra menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menyempurnakan kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang.
"Evaluasi pemilu bukan sekadar melihat teknis pemungutan suara, tetapi mencakup penataan regulasi agar pelaksanaan pesta demokrasi semakin efisien, transparan, dan minim konflik sosial," tegas legislator asal Partai Gerindra tersebut.
Berikut adalah urutan langkah strategis yang akan ditempuh Komisi II DPR RI dalam mengawal agenda legislasi dan pengawasan:
- Inventarisasi Masalah: Menyerap aspirasi publik serta mendengarkan masukan dari pakar tata kelola negara dan penyelenggara pemilu.
- Rapat Kerja Evaluatif: Menggelar rapat kerja berkala bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.
- Harmonisasi Regulasi: Menyusun proposal perbaikan undang-undang pemilu dan kepegawaian untuk menjamin kepastian hukum.
- Pengawasan Lapangan: Melakukan kunjungan kerja spesifik ke berbagai daerah guna memantau efektivitas birokrasi lokal.
Tabel Perbandingan Fokus Agenda Legislasi Komisi II DPR RI
| Sektor Fokus | Isu Utama yang Dihadapi | Target Output Strategis |
|---|---|---|
| Reformasi Birokrasi | Penyederhanaan regulasi & digitalisasi ASN | Peningkatan efisiensi pelayanan publik nasional |
| Penyelenggaraan Pemilu | Evaluasi sistem & efisiensi anggaran pesta demokrasi | Regulasi pemilu yang lebih adaptif dan efisien |
| Agraria & Tata Ruang | Sertifikasi tanah & penyelesaian sengketa lahan | Kepastian hukum atas hak tanah masyarakat |
Komitmen Partai Gerindra Kawal Pemerintahan
Sebagai Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong menekankan bahwa partainya bertekad mengawal seluruh kebijakan strategis nasional yang digulirkan pemerintah demi kepentingan rakyat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diyakini menjadi modal utama dalam menciptakan stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menambahkan bahwa Partai Gerindra akan terus menempatkan kader-kadernya di parlemen untuk menjadi penyambung lidah rakyat secara proaktif. "Tugas kami di Komisi II DPR RI adalah memastikan seluruh roda pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya di Gedung DPR/MPR RI.
Comments (0)