Indonesia Duduki Peringkat 56, Malaysia Melonjak di Passport Index 2026

JAKARTA — Peta kekuatan paspor dunia kembali mengalami pergeseran pada 2026. Dalam laporan Passport Index Global Ranking 2026 yang dirilis awal pekan ini, posisi Indonesia tercatat berada di peringkat 56 dunia, sementara negara tetangga Malaysia menorehkan kenaikan signifikan dan menempati posisi yang lebih tinggi dalam daftar tersebut.

Laporan tersebut menjadi sorotan publik Tanah Air karena menyangkut langsung mobilitas warga negara ke luar negeri. Peringkat sebuah paspor ditentukan oleh jumlah negara tujuan yang dapat dimasuki tanpa visa (visa-free) maupun dengan fasilitas visa on arrival (VoA). Semakin tinggi peringkat, semakin luas akses bebas visa bagi pemegang paspor negara bersangkutan.

Kronologi Rilis dan Respons Publik

Berikut rangkaian peristiwa yang mengiringi publikasi laporan tersebut:

1. Rilis laporan: Passport Index Global Ranking 2026 dipublikasikan dan langsung memuat posisi seluruh negara peserta, termasuk Indonesia di peringkat 56 dan Malaysia yang mencatat kenaikan posisi.
2. Malaysia menanjak: Paspor Malaysia disebut mengalami peningkatan peringkat dibandingkan periode sebelumnya, menjadikannya salah satu paspor dengan tren positif di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini.
3. Reaksi warganet: Kabar ini memicu diskusi luas di media sosial, terutama soal perbandingan daya jelajah paspor Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya.
4. Perbandingan kawasan: Singapura, Jepang, dan sejumlah negara Eropa masih mendominasi papan atas, sementara negara-negara berkembang termasuk Indonesia berjuang menembus kelompok 50 besar.
5. Seruan perbaikan: Sejumlah pengamat imigrasi dan hubungan internasional menilai posisi ini menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi bilateral, khususnya dalam perundingan penghapusan visa.

Faktor di Balik Peringkat Paspor

Peringkat paspor tidak berdiri sendiri. Ia merupakan cerminan dari hubungan diplomatik, stabilitas keamanan, tingkat kesejahteraan ekonomi, serta rekam jejak kepatuhan warga negara terhadap aturan imigrasi negara tujuan. Berbagai negara yang rutin mengirim wisatawan dengan tingkat pelanggaran visa rendah umumnya lebih mudah memperoleh pelonggaran akses masuk.

Bagi Indonesia, sejumlah capaian diplomatik telah diraih dalam beberapa tahun terakhir, terutama penambahan akses visa on arrival di beberapa negara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Amerika Latin. Namun kebutuhan untuk memperluas cakupan bebas visa ke negara-negara Eropa dan Amerika Utara masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa peningkatan peringkat paspor menjadi salah satu indikator keberhasilan diplomasi publik. Meski demikian, kenaikan peringkat biasanya berlangsung bertahap dan bergantung pada kesepakatan timbal balik antarnegara.

Dampak bagi Warga dan Sektor Pariwisata

Bagi masyarakat, posisi peringkat 56 berarti jumlah negara yang dapat dikunjungi tanpa visa masih relatif terbatas bila dibandingkan pemegang paspor Singapura atau Malaysia. Wisatawan Indonesia tetap diwajibkan mengurus visa untuk sejumlah destinasi utama, yang berdampak pada biaya perjalanan dan waktu persiapan.

Dari sisi industri, kalangan pelaku pariwisata menilai kemudahan akses paspor berbanding lurus dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Prinsip timbal balik membuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan visa sangat ditentukan oleh kebijakan serupa yang diberikan kepada negara mitra.

Pihak Imigrasi mengimbau masyarakat untuk terus menjaga disiplin administratif saat bepergian ke luar negeri, karena rekam jejak pelanggaran visa menjadi salah satu pertimbangan negara lain dalam mengevaluasi kebijakan bebas visa bagi warga Indonesia.

Laporan Passport Index 2026 ini diharapkan menjadi pijakan evaluasi kebijakan keimigrasian nasional sekaligus pendorong percepatan perundingan bebas visa dengan sejumlah negara prioritas dalam beberapa tahun mendatang.