Istana Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Lanjut, Tata Kelola Bakal Dievaluasi

Jakarta, Apaberita.com – Pemerintah memberikan jaminan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berlanjut. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman secara tegas menyatakan komitmen penuh pemerintah untuk melanjutkan program prioritas nasional tersebut. Penegasan ini disampaikan di tengah proses pembenahan internal yang sedang berlangsung di Badan Gizi Nasional (BGN). Proses itu mencakup pergantian pimpinan lembaga dan langkah hukum yang tengah berjalan, sebagai respons atas berbagai persoalan tata kelola yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Komitmen di Tengah Dinamika Internal BGN

Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan menurunkan angka stunting dan gizi buruk di seluruh Indonesia. Sejak diluncurkan, program ini telah menjangkau jutaan anak sekolah dan ibu hamil. Namun, dalam perjalanannya, Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program menghadapi sorotan terkait dugaan penyimpangan dan lemahnya pengelolaan. Kondisi inilah yang mendorong Istana mengambil langkah tegas dengan melakukan pergantian pada level pimpinan BGN, sekaligus mendorong proses hukum bagi pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Dudung menegaskan, langkah tersebut bukanlah bentuk kegamangan, melainkan sebuah sikap responsif yang justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas program.

“Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” ujar Dudung dalam keterangan tertulis yang diterima Apaberita.com, Jumat (19/6/2026).

Evaluasi Tata Kelola untuk Keberlanjutan

Menurut Dudung, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran, pengadaan bahan pangan, serta pengawasan di lapangan akan menjadi prioritas utama. Pemerintah berkomitmen menghadirkan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pembenahan ini, lanjut Dudung, akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, pihak sekolah, serta komunitas masyarakat sipil. Tujuannya adalah memastikan setiap tahap program—mulai dari distribusi bahan makanan hingga penyajian di sekolah—berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Istana memastikan proses hukum yang tengah berproses tidak akan mengganggu pelaksanaan program di lapangan. Para penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah, tetap akan mendapatkan makanan bergizi sesuai jadwal yang sudah berjalan. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik untuk melaporkan apabila terdapat kendala atau dugaan penyimpangan di tingkat pelaksana. Dengan serangkaian langkah ini, pemerintah berharap Program MBG semakin kokoh sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Langkah evaluatif yang diambil Istana menunjukkan bahwa keberlanjutan program tidak dipertaruhkan, melainkan justru diperkuat melalui perbaikan mendasar pada tata kelola. Pemerintah menegaskan, tidak akan ada toleransi terhadap praktik yang mencederai tujuan mulia program ini, sekaligus memastikan seluruh sumber daya yang digelontorkan benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.