Istana Perintahkan Menko PMK hingga BNPB Tangani Dampak Gempa NTT

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin, 21 Juli 2026, memicu peringatan dini tsunami dan menimbulkan keprihatinan tinggi di tingkat pusat. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memimpin Rapat Koordinasi Kesiagaan Pascabencana di Jakarta untuk memastikan penanganan dampak dilakukan secara terintegrasi. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta instansi vertikal terkait, Istana menegaskan perlunya respons cepat berbasis data lapangan dan prosedur operasi standar yang berlaku.

Instruksi Resmi dan Koordinasi Lintas Instansi

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penanganan bencana di NTT harus mengedepankan sinergi antarkementerian dan lembaga dengan pendekatan terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab mitigasi hingga rehabilitasi menjadi kewenangan bersama yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Keputusan rapat ditetapkan pada Senin sore, menetapkan bahwa Menko PMK bertugas mengoordinasikan aspek perlindungan sosial, logistik kemanusiaan, dan pemulihan layanan publik dasar. Sementara itu, BNPB disahkan sebagai leading sector dalam operasi pencarian, penyelamatan, dan penilaian kerusakan infrastruktur akibat guncangan.

"Seluruh jajaran pemerintah daerah di NTT diminta segera mengaktifkan komando posko penanggulangan bencana dan melaporkan perkembangan setiap enam jam kepada BNPB pusat," ujar Prasetyo Hadi dalam keterangan resmi usai Rapat Koordinasi. Ia menambahkan bahwa anggaran darurat bencana akan disalurkan melalui mekanisme cepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, tanpa mengurangi proses pengawasan penggunaan dana. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugaskan meninjau kondisi jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih yang kemungkinan rusak akibat aktivitas tektonik tersebut.

Peringatan Dini Tsunami dan Kesiagaan Wilayah Pesisir

Guncangan magnitudo 7 yang berpusat di perairan NTT pada kedalaman dangkal telah memicu peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Peringatan tersebut berimplikasi pada evakuasi warga di sejumlah wilayah pesisir, termasuk sebagian kawasan Kota Kupang dan Kabupaten Malaka. BNPB menegaskan bahwa sistem peringatan dini telah disiarkan melalui sirene, pesan singkat, dan siaran radio lokal untuk meminimalkan risiko korban jiwa. Hingga laporan awal diterima, belum ditemukan adanya kenaikan permukaan air laut yang signifikan, namun status kewaspadaan tetap dipertahankan selama 24 jam ke depan.

Kepala BNPB menyatakan bahwa personel tanggap bencana bersiaga penuh di titik-titik rawan, didukung oleh satuan tugas khusus dari TNI-Polri dan relawan terlatih. Logistik darurat, termasuk tenda, makanan instan, obat-obatan, dan genset, telah diposisikan di gudang penyimpanan regional Ende dan Kupang. "Kami memastikan distribusi bantuan tidak terhambat oleh kondisi geografis. Jalur alternatif telah dipetakan bersama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT," tegas pernyataan resmi BNPB yang dibacakan oleh juru bicara dalam sesi koordinasi. BMKG sendiri terus memantau aktivitas sesar aktif di sekitar wilayah tersebut untuk memperbarui informasi gempa susulan yang berpotensi terjadi.

Evaluasi Dampak dan Pemulihan Infrastruktur

Dalam rapat pleno lanjutan, tim gabungan memutuskan untuk mengirimkan tim asesmen cepat ke NTT pada Selasa, 22 Juli 2026. Tim tersebut terdiri dari ahli geologi, struktur bangunan, dan epidemiologi yang bertugas menginventarisasi kerusakan rumah tinggal, fasilitas kesehatan, serta sekolah. Data hasil asesmen akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berprinsip pada bangunan tahan gempa sesuai standar nasional. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan aspek psikososial masyarakat korban, sehingga Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial diminta menyediakan layanan trauma healing di posko pengungsian.

Pemerintah Provinsi NTT dan sejumlah bupati/wali kota dalam wilayah terdampak telah menyatakan kesiapan melaksanakan instruksi pusat. Mereka berkomitmen mengoptimalkan peran satuan tugas penanggulangan bencana daerah dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat. Hingga berita ini diturunkan, proses pendataan korban dan kerugian material masih terus dilakukan oleh aparat gabungan di lapangan. Istana memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan, mulai dari kesiagaan hingga pemulihan, akan diawasi secara ketat guna menjamin akuntabilitas penyelenggaraan negara dalam melindungi warga negara.