inDrive Terapkan Perpres Perlindungan Pengemudi, Dorong Tarif Berkeadilan

inDrive, platform transportasi daring global, secara resmi mengumumkan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem yang lebih seimbang, di mana kesejahteraan pengemudi menjadi prioritas utama. Dalam pernyataan resmi yang diterima Apaberita, manajemen inDrive menegaskan bahwa penerapan regulasi ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah operasional di Indonesia.

Country Manager inDrive Indonesia, Aditya Pratama, menyampaikan bahwa perusahaan memandang Perpres ini sebagai momentum untuk melakukan transformasi fundamental dalam model kemitraan. "Kami tidak hanya melihat Perpres sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai kesempatan untuk mewujudkan keadilan bagi para mitra pengemudi yang selama ini menjadi tulang punggung layanan kami. Struktur tarif yang berkeadilan adalah inti dari perubahan ini," ujarnya.

Mendorong Struktur Tarif Berkeadilan

Salah satu poin kritis yang didorong inDrive adalah penetapan struktur tarif yang lebih proporsional. Perusahaan menekankan bahwa sistem penetapan harga saat ini seringkali tidak mencerminkan biaya operasional rill yang ditanggung pengemudi. Oleh karena itu, inDrive mengusulkan formula tarif berbasis komponen biaya yang transparan, mencakup harga bahan bakar, perawatan kendaraan, depresiasi, dan unsur margin keuntungan yang layak bagi pengemudi.

Berdasarkan kajian internal yang dilakukan inDrive terhadap 5.000 mitra pengemudi di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Medan, ditemukan bahwa sekitar 65 persen pengemudi mengeluhkan besaran potongan platform yang melebihi 20 persen dari total tarif per perjalanan. Dengan adanya Perpres, inDrive berkomitmen menurunkan potongan tersebut menjadi maksimal 15 persen, sejalan dengan semangat perlindungan pendapatan pengemudi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan penumpang sebagian besar masuk ke kantong pengemudi. Model bisnis kami sejak awal mengedepankan transparansi, di mana pengemudi dapat menawar tarif langsung dengan penumpang. Dengan regulasi ini, kami akan memperkuat mekanisme tersebut agar lebih adil," tambah Aditya.

Perlindungan Sosial Menyeluruh

Selain aspek tarif, implementasi Perpres juga mencakup perlindungan sosial bagi pengemudi. inDrive telah menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftarkan seluruh mitra pengemudi aktif pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi lebih dari 1,2 juta mitra yang terdaftar di platform inDrive di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dalam pertemuan terpisah menyambut baik inisiatif ini. "Kerja sama dengan inDrive menjadi contoh bagaimana ekosistem digital dapat terintegrasi dengan perlindungan sosial. Kami optimistis cakupan kepesertaan di sektor transportasi online akan meningkat signifikan," katanya.

Tak hanya itu, inDrive juga meluncurkan program literasi keuangan dan kesehatan bagi pengemudi. Program ini mencakup pelatihan manajemen pendapatan, akses kredit mikro untuk perawatan kendaraan, serta fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis di 10 kota besar.

Respons Komunitas Pengemudi

Keputusan inDrive ini mendapat sambutan positif dari kalangan pengemudi. Ketua Komunitas Pengemudi inDrive Indonesia (KOMPI), Budi Santoso, menyatakan bahwa langkah ini menjawab kerisauan pengemudi selama bertahun-tahun. "Kami sangat mengapresiasi inDrive yang langsung bergerak cepat menindaklanjuti Perpres. Ini bukti bahwa perusahaan mendengarkan aspirasi kami. Sekarang kami berharap pendapatan bisa lebih stabil dan ada kepastian perlindungan," ujarnya di sela-sela acara sosialisasi Perpres di Tangerang.

Sementara itu, seorang pengemudi di Surabaya, Rina Novianti, mengaku lega dengan adanya jaminan sosial. "Selama ini saya khawatir jika terjadi kecelakaan, tidak ada yang menanggung biaya. Sekarang dengan BPJS Ketenagakerjaan, saya merasa lebih tenang bekerja," tuturnya.

Sinergi dengan Pemerintah

inDrive menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal implementasi Perpres. Perusahaan telah menggelar serangkaian Rapat Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas detail teknis penerapan aturan, termasuk mekanisme pengawasan dan pelaporan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, dalam rapat koordinasi di Jakarta, Kamis lalu, menekankan pentingnya peran aktif operator dalam melindungi pekerja. "inDrive telah menunjukkan itikad baik. Kami berharap operator lain dapat segera menyesuaikan diri, karena tenggat implementasi penuh Perpres ini adalah enam bulan sejak diundangkan," tegas Hendro.

Perpres tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang ditandatangani Presiden pada awal tahun ini menetapkan bahwa perusahaan aplikasi wajib memberikan perlindungan hukum, pendapatan layak, jaminan sosial, dan hak atas informasi yang jelas bagi para mitra pengemudi. Aturan tersebut juga melarang praktik penetapan tarif yang terlalu rendah yang dapat merugikan pengemudi.

Dampak Berkelanjutan bagi Industri

Langkah inDrive ini diproyeksikan akan membawa perubahan signifikan dalam lanskap transportasi online nasional. Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Dr. Danang Parikesit, menilai bahwa inisiatif perusahaan dapat menjadi katalis bagi terciptanya standar industri yang lebih manusiawi. "Jika struktur tarif berkeadilan benar-benar diterapkan, kita akan melihat peningkatan kualitas layanan dan penurunan turnover pengemudi. Ini adalah langkah strategis untuk keberlanjutan sektor ini," ungkapnya.

inDrive sendiri menargetkan seluruh ketentuan Perpres dapat terimplementasi penuh paling lambat pada pertengahan tahun mendatang. Perusahaan juga membuka ruang dialog berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dengan komitmen ini, inDrive mempertegas posisinya sebagai perusahaan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga menjadikan kesejahteraan mitra pengemudi sebagai pilar utama operasionalnya. Ekosistem transportasi online yang inklusif, adil, dan berkelanjutan pun bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan yang tengah diwujudkan bersama.