Hollande Peringatkan Potensi Kembalinya Gerakan Rompi Kuning di Prancis

Kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) kembali membayangi stabilitas sosial dan politik Prancis. Mantan Presiden Prancis, François Hollande, secara terbuka memperingatkan bahwa gelombang ketidakpuasan publik yang menyerupai gerakan protes massal Gilets Jaunes (Rompi Kuning) berisiko terulang kembali jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan proteksi ekonomi yang konkret.

Peringatan tersebut disampaikan Hollande di tengah lonjakan harga energi di stasiun pengisian bahan bakar yang terus membebani daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja komuter di berbagai penjuru Prancis. Isu biaya hidup, khususnya BBM, secara historis merupakan salah satu pemicu paling sensitif terhadap ledakan aksi demonstrasi di negara tersebut.

Ancaman Instabilitas dan Trauma Protes Massal

Prancis memiliki catatan kelam terkait respons publik terhadap kebijakan harga bahan bakar. Pada akhir 2018, kenaikan pajak bahan bakar memicu lahirnya gerakan Rompi Kuning yang melumpuhkan berbagai kota besar, memblokir akses jalan nasional, dan memicu bentrokan berkepanjangan selama berbulan-bulan.

Menurut Hollande, situasi ekonomi saat ini menunjukkan gejala kerentanan serupa. Ketika biaya transportasi harian melonjak tanpa adanya bantalan sosial yang memadai, kemarahan publik berpotensi terakumulasi menjadi aksi pembangkangan sipil yang meluas.

"Ini adalah sebuah risiko nyata. Ketika harga bahan bakar melonjak tinggi, rasa ketidakadilan sosial akan langsung dirasakan oleh jutaan warga yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja," ujar François Hollande saat memberikan pandangannya terkait situasi ekonomi nasional.

Usulan Bantuan Terarah dan Voucher BBM

Untuk meredam potensi gejolak sosial sebelum eskalasi terjadi, mantan presiden dari Partai Sosialis tersebut mendesak otoritas Prancis untuk menerapkan skema mitigasi darurat. Hollande menilai pemerintah tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan bebas tanpa intervensi negara yang terukur.

Langkah-langkah strategis yang diusulkan Hollande mencakup sejumlah instrumen fiskal:

• Bantuan Khusus Sektor Profesional: Subsidi atau keringanan tarif bagi para pekerja logistik, kurir, petani, dan pelaku usaha kecil yang aktivitas operasionalnya sangat bergantung pada bahan bakar.
• Penerbitan Voucher Energi (Chèque Carburant): Bantuan langsung tunai bersyarat atau cek subsidi bahan bakar khusus untuk masyarakat kelas pekerja dan rumah tangga berpenghasilan rendah.
• Intervensi Marjin Keuntungan Korporasi: Pengawasan ketat terhadap marjin laba perusahaan minyak multinasional guna mencegah eksploitasi harga di tingkat konsumen akhir.

Hollande menekankan bahwa bantuan langsung yang terarah jauh lebih efektif dibandingkan pemotongan pajak umum yang berpotensi membebani anggaran negara tanpa memberikan dampak signifikan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Dilema Kebijakan Pemerintah Prancis

Peringatan dari tokoh politik senior ini memberikan tekanan tambahan bagi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga disiplin fiskal dan membatasi defisit anggaran belanja publik. Namun di sisi lain, mengabaikan penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi energi dinilai sebagai perjudian politik yang berbahaya.

Jika harga BBM di pompa bensin terus menembus batas psikologis masyarakat tanpa ada kompensasi riil, bayang-bayang blokade jalan tol dan kepulan asap rompi kuning dikhawatirkan bukan lagi sekadar peringatan sejarah, melainkan kenyataan yang segera terulang.