HKTI Sultra Didorong Tingkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani

KENDARI — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulawesi Tenggara kini didorong untuk memperluas peran strategisnya dalam mengakselerasi produktivitas pertanian dan menjamin peningkatan kesejahteraan para petani lokal. Langkah ini menjadi krusial mengingat Sulawesi Tenggara memegang potensi agraris yang sangat besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural mulai dari alur distribusi pupuk hingga modernisasi alat mesin pertanian (alsintan).

Dalam forum konsolidasi organisasi yang dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dan tokoh pertanian, pembenahan tata kelola sektor pangan menjadi fokus utama. DPD HKTI Sultra diharapkan tidak sekadar menjadi wadah perhimpunan, tetapi juga bertindak sebagai jembatan efektif antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kebutuhan riil para petani di lapangan.

Tantangan Sektor Pertanian dan Urgensi Modernisasi di Sultra

Sektor pertanian di Sulawesi Tenggara, khususnya di sentra produksi seperti Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kolaka, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kendati demikian, berbagai hambatan teknis masih kerap mengemuka. Data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 120.000 hektar lahan potensial yang membutuhkan optimasi sistem irigasi serta alokasi sarana produksi yang tepat waktu.

"Petani kita membutuhkan pendampingan yang konkrit di lapangan, bukan sekadar janji program. Peran HKTI sangat vital untuk memastikan alokasi bantuan tepat sasaran dan teknologi pertanian dapat diadopsi dengan cepat oleh para petani perdesaan," tegas perwakilan pengurus HKTI Sultra dalam kesempatan tersebut.

Sebagai langkah analitis, berikut adalah komparasi target kinerja sektor pertanian Sulawesi Tenggara yang kini menjadi fokus pengawalan HKTI Sultra:

Strategi Peningkatan Produksi dan Tata Kelola Niaga

Untuk mencapai target-target tersebut, HKTI Sulawesi Tenggara bersama pemerintah daerah merumuskan urutan langkah strategis yang harus segera dieksekusi secara terstruktur:

1. Digitalisasi Pendataan Kelompok Tani: Memastikan seluruh anggota yang tergabung dalam Gapoktan terdaftar secara akurat demi mempermudah distribusi kartu tani dan bantuan pemerintah.
2. Penguatan Akses Permodalan: Mendorong akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian tanpa agunan yang memberatkan bagi petani skala kecil.
3. Modernisasi Alat Pascapanen: Menyiapkan fasilitas rice milling unit (RMU) modern untuk menekan angka penyusutan hasil panen (loss harvest) yang selama ini mencapai 10–12 persen.
4. Stabilisasi Harga Saat Panen Raya: Bekerja sama dengan Bulog dan BUMD setempat agar harga jual gabah di tingkat petani tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Langkah Konkret dan Pendampingan Berkelanjutan

Di samping persoalan teknis di sawah dan perkebunan, perbaikan mutu sumber daya manusia (SDM) pertanian juga menjadi sorotan. Regenerasi petani di Sulawesi Tenggara harus digalakkan melalui program Petani Milenial yang diusung HKTI. Mengingat sebagian besar tenaga kerja agraris saat ini didominasi oleh usia di atas 50 tahun, transfer pengetahuan teknologi digital pertanian menjadi keharusan.

"Tanpa kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani yang terjamin, ketahanan ekonomi daerah akan rentan menghadapi gejolak global. HKTI Sultra berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mengawal pemenuhan hak-hak petani," lanjut perwakilan organisasi tersebut.

Dengan adanya penguatan sinergi antara DPD HKTI Sultra, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara, dan para pemangku kepentingan industri agrobisnis, diharapkan indeks kesejahteraan dan Nilai Tukar Petani (NTP) di wilayah ini dapat meningkat secara konsisten dalam beberapa tahun mendatang.