Habiburokhman Jelaskan ICW Tak Diundang Bahas UU Perampasan Aset
Jakarta, Apaberita.com – Anggota DPR RI Habiburokhman angkat bicara soal aduan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait...

Jakarta, Apaberita.com – Anggota DPR RI Habiburokhman angkat bicara soal aduan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia memastikan bahwa ICW tidak diundang dalam forum pembahasan tersebut. Penjelasan itu disampaikan menyusul langkah ICW yang mempersoalkan transparansi pembahasan UU Perampasan Aset dan mengadukan Habiburokhman ke MKD.
Dalam keterangannya di Jakarta, Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme pembahasan di DPR memiliki aturan dan tahapan yang jelas. Menurutnya, tidak setiap pihak harus diundang dalam setiap forum. Ia menilai aduan ICW ke MKD tidak memiliki dasar yang kuat karena pembahasan tetap berjalan sesuai prosedur. “Kurang terbuka apa lagi?” kata Habiburokhman menanggapi tudingan ICW.
ICW Mengadukan Habiburokhman ke MKD
ICW sebelumnya mengadukan Habiburokhman ke MKD. Aduan itu terkait pembahasan UU Perampasan Aset yang dinilai tidak terbuka. ICW mempersoalkan mengapa lembaga antikorupsi dan organisasi masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam forum pembahasan. Langkah itu menjadi sorotan karena UU Perampasan Aset merupakan regulasi penting dalam upaya pemberantasan korupsi.
MKD merupakan lembaga yang menangani pelanggaran kode etik anggota DPR. Aduan ICW menempatkan Habiburokhman sebagai pihak yang harus menjelaskan sikapnya. Habiburokhman pun membantah bahwa pembahasan dilakukan secara tertutup. Ia mengatakan bahwa DPR membuka ruang partisipasi publik melalui mekanisme yang berlaku.
Alasan ICW Tidak Diundang
Habiburokhman menjelaskan bahwa ICW tidak diundang karena forum pembahasan tersebut memiliki peserta yang sudah ditentukan. Menurutnya, undangan disesuaikan dengan kebutuhan dan agenda pembahasan. Ia menilai tuduhan kurang terbuka tidak tepat. “Kurang terbuka apa lagi?” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembahasan UU Perampasan Aset tetap memperhatikan kepentingan publik. Namun, ia tidak merinci siapa saja pihak yang diundang dalam forum tersebut. Pernyataan itu disampaikan untuk merespons aduan ICW yang menilai proses pembahasan kurang melibatkan masyarakat sipil.
Partisipasi Publik dan Transparansi
- DPR memiliki mekanisme pembahasan yang mengatur pihak-pihak yang diundang.
- ICW menilai pembahasan UU Perampasan Aset perlu melibatkan masyarakat sipil.
- Habiburokhman menegaskan pembahasan tidak dilakukan secara tertutup.
Perdebatan soal transparansi ini menjadi penting karena UU Perampasan Aset berkaitan langsung dengan upaya negara memberantas korupsi. Regulasi tersebut dirancang untuk memberi kewenangan kepada negara merampas aset hasil tindak pidana. Karena itu, partisipasi publik dan pengawasan terhadap proses pembahasannya dinilai krusial.
Substansi UU Perampasan Aset
UU Perampasan Aset dirancang untuk memberikan kewenangan kepada negara merampas aset hasil tindak pidana. Regulasi ini dinilai penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi. ICW sebagai organisasi pemantau korupsi berkepentingan memastikan pembahasan berjalan terbuka dan akuntabel. Sementara itu, Habiburokhman menilai mekanisme yang ada sudah cukup.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari MKD mengenai tindak lanjut aduan



