Gubernur Pramono: Regulasi Industri Batu Bara Kunci Tekan Polusi Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pembenahan sektor transportasi semata tidak akan cukup untuk menekan polusi udara di ibu kota. Ia menyatakan bahwa industri berbasis batu bara yang beroperasi di kawasan aglomerasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi harus diatur secara tegas agar perbaikan kualitas udara dapat berjalan efektif.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul evaluasi kondisi kualitas udara di wilayah metropolitan yang belakangan kerap berada pada kategori tidak sehat. Menurut Pramono, pengendalian emisi kendaraan bermotor yang selama ini menjadi fokus berbagai kebijakan perlu dibarengi dengan pengaturan sumber pencemar lain, khususnya pembangkit dan kawasan industri berbasis batu bara di sekitar ibu kota.

“Kalau kita hanya mengandalkan sektor transportasi, hasilnya tidak akan optimal. Industri batu bara di aglomerasi harus diatur bersama-sama,” ujarnya.

Pernyataan ini menandai perluasan arah kebijakan penanganan polusi, yang sebelumnya lebih banyak bertumpu pada sektor transportasi, ke arah pengendalian emisi dari sektor industri dan pembangkit energi.

Transportasi Bukan Satu-Satunya Sumber Emisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini telah menempuh sejumlah kebijakan di bidang transportasi untuk menekan polusi, antara lain uji emisi kendaraan, pembatasan lalu lintas, hingga pengembangan angkutan umum massal seperti kereta dan bus. Kebijakan tersebut dinilai penting, tetapi menurut Pramono tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan pengaturan sumber pencemar yang berada di luar sektor transportasi.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa emisi di Jakarta tidak hanya berasal dari kendaraan bermotor, tetapi juga dari aktivitas industri, pembangkit listrik, hingga pembakaran sampah. Kontribusi masing-masing sumber bervariasi, namun yang jelas persoalan ini bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.

Polusi Tidak Mengenal Batas Administrasi

Pencemaran udara di Jakarta tidak mengenal batas administrasi. Partikel pencemar yang terbawa angin dari kawasan sekitarnya ikut memengaruhi kualitas udara di ibu kota. Sejumlah kajian menyebutkan bahwa emisi dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan batu bara di wilayah barat Jakarta turut berkontribusi terhadap tingginya konsentrasi partikel halus atau PM2,5 di ibu kota.

Kondisi inilah yang mendorong Pramono menilai perlunya pengaturan terhadap industri batu bara di kawasan aglomerasi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di kawasan aglomerasi menjadi prasyarat agar kebijakan pengendalian polusi berjalan konsisten.

Regulasi dan Koordinasi Lintas Daerah

Pramono menyatakan bahwa langkah ke depan adalah menyusun regulasi yang mengatur emisi industri berbasis batu bara secara terukur, termasuk standar emisi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Ia menekankan bahwa pengaturan tersebut harus disertai pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran.

Untuk merealisasikan langkah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Koordinasi bersama pemerintah daerah di kawasan aglomerasi dan kementerian terkait. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut diharapkan menjadi dasar kebijakan bersama dalam mengendalikan emisi industri dan pembangkit listrik di wilayah sekitar ibu kota.

Berdasarkan aturan yang berlaku, upaya pengendalian pencemaran udara tidak dapat dilepaskan dari kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Karena itu, kesepakatan antardaerah menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan standar yang justru melemahkan efektivitas pengendalian polusi.

Pengawasan dan Penegakan Hukum

Selain penyusunan regulasi, Pramono mengingatkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa aturan tanpa implementasi di lapangan tidak akan memberikan dampak bagi perbaikan kualitas udara. Pelaku usaha yang tidak memenuhi baku mutu emisi harus dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menunggu Tindak Lanjut

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai sebagai sinyal perubahan pendekatan dalam penanganan polusi udara. Sebelumnya, sebagian besar kebijakan difokuskan pada pengendalian kendaraan bermotor, sementara kontribusi sektor industri dan pembangkit di kawasan aglomerasi belum banyak tersentuh.

Publik kini menanti wujud nyata dari pernyataan tersebut, baik dalam bentuk rancangan aturan, kesepakatan antardaerah, maupun langkah pengawasan yang dijalankan secara konsisten. Keberhasilan upaya ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana langkah tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di lapangan.