Gerindra Sepakati Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 5 Persen

JAKARTA — Partai Gerindra resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen untuk pemilihan umum mendatang. Kesepakatan ini mengemuka setelah para pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah menggelar pertemuan khusus guna mematangkan agenda revisi Undang-Undang Pemilu.

Kabar kesepahaman tersebut disampaikan langsung oleh politisi Partai Gerindra, Sugiono, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, mayoritas partai politik di koalisi pemerintah telah menunjukkan sinyal kesepakatan terkait penyesuaian angka ambang batas parlemen dari yang sebelumnya berada di angka 4 persen.

“Sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan, dan saya kira itu yang kita sepakati,” ujar Sugiono di Jakarta.

Kronologi Pembahasan di Internal Koalisi Pemerintah

Pertemuan tingkat tinggi antarpimpinan partai koalisi tersebut berlangsung bertepatan dengan agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke New Delhi, India. Dalam dinamika tersebut, Partai Gerindra menugaskan jajaran elite partai untuk mewakili pembahasan strategis:

1. Pertemuan Tingkat Pimpinan: Para ketua umum dan perwakilan partai koalisi berkumpul guna menyamakan persepsi terkait arah penyempurnaan sistem regulasi kepemiluan nasional.
2. Representasi Partai Gerindra: Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, hadir memimpin delegasi Gerindra menggantikan ketua umum yang sedang menjalankan tugas kenegaraan.
3. Pencapaian Konsensus Awal: Sejumlah partai besar seperti Golkar dan PKS secara terbuka menyatakan persetujuan yang senada dengan Gerindra untuk mematok angka 5 persen.

Fokus Efisiensi Pemilu dan Penyelamatan Suara Pemilih

Sugiono menegaskan bahwa agenda perubahan ambang batas parlemen tidak hanya berfokus pada penyederhanaan partai politik di legislatif, melainkan juga menyasar efektivitas penyelenggaraan pesta demokrasi. Tim perumus regulasi pemilu saat ini berupaya mencari formula agar suara pemilih yang tidak lolos ambang batas tidak terbuang sia-sia (wasted votes).

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan utama dalam agenda pembahasan revisi regulasi pemilu antara lain:

• Peningkatan Kualitas Parlemen: Mendorong konsolidasi demokrasi melalui parlemen yang lebih stabil dan efektif dalam mengambil keputusan legislasi.
• Akomodasi Suara Rakyat: Mencari skema penghitungan terbaik agar suara masyarakat bagi partai non-parlemen tetap dapat terakomodasi secara proporsional.
• Pemisahan Isu Krusial: Pertemuan koalisi ditegaskan baru fokus pada ambang batas parlemen dan belum membahas mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

“Kemudian juga bagaimana suara-suara rakyat yang tersisa itu tetap bisa terakomodir dengan baik. Itu yang kemarin dibicarakan,” tambah Sugiono.

Menanti Pembahasan Resmi di DPR RI

Meskipun kesepakatan politik di tingkat koalisi mulai mengerucut, kepastian mengenai jadwal resmi dimulainya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di Komisi II DPR RI masih menunggu jadwal lanjutan. Jajaran partai koalisi diagendakan bakal menggelar pertemuan lanjutan untuk menyelaraskan poin-poin teknis sebelum naskah revisi diajukan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.