Geledah DPRD Kuansing, KPK Usut Sosok Pengepul Uang Kasus Bupati Suhardiman

Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas jejak penyelidikan dalam kasus yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Kali ini, sasaran operasi senyap lembaga antirasuah menyentuh jantung legislatif daerah—kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing digeledah secara intensif pada Selasa (7/7/2026).

Penggeledahan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Apaberita.com, penyidik menemukan petunjuk kuat bahwa aliran dana yang dikumpulkan oleh Bupati Suhardiman tidak bergerak sendiri, melainkan melalui sejumlah perantara yang diduga menjadi "pengepul" uang dari berbagai sumber.

"KPK juga melakukan penggeledahan di kantor DPRD. Jadi ada dugaan proses pengumpulan yang dilakukan Bupati ini melalui perantara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kami akan mendalami peran pihak yang diduga sebagai perantara tersebut. Ini bagian dari upaya kami untuk mengungkap secara utuh jaringan dan modus operandi dalam perkara ini," tegas Budi.

Meski Budi belum secara eksplisit menyebut identitas pihak perantara yang menjadi target penggeledahan di kantor DPRD Kuansing, langkah penyidik menyasar gedung wakil rakyat itu mengindikasikan adanya keterlibatan aktor-aktor strategis dalam skema pengumpulan dana yang kini tengah diurai KPK. Apaberita.com mendalami informasi bahwa para perantara ini diduga berperan sebagai koordinator lapangan yang menjembatani kepentingan Bupati dengan sejumlah pihak, termasuk kemungkinan melibatkan anggota legislatif setempat.

Kasus yang membelit Suhardiman Amby ini menambah daftar panjang kepala daerah di Riau yang tersandung masalah hukum. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Suhardiman diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan sejumlah proyek strategis kepada pihak-pihak tertentu, dengan imbalan sejumlah uang yang dikumpulkan secara terstruktur melalui jaringan perantara.

Penggeledahan di kantor DPRD Kuansing berlangsung selama beberapa jam. Sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan catatan keuangan diamankan penyidik untuk dianalisis lebih lanjut. Selain kantor DPRD, KPK juga dilaporkan menyambangi beberapa lokasi lain di wilayah Kuansing yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengumpulan uang tersebut, termasuk kantor-kantor dinas dan kediaman pihak-pihak yang diduga terlibat.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing pihak yang telah diperiksa. Publik menantikan sejauh mana lembaga antirasuah mampu membongkar simpul-simpul korupsi yang melibatkan eksekutif dan legislatif di Kuansing. Transparansi dan ketegasan KPK dalam mengusut kasus ini akan menjadi ujian penting bagi pemberantasan korupsi di level pemerintah daerah.