Eddy Soeparno Dorong Kepastian Hukum demi Cegah Investor Hengkang

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, memberikan tanggapan serius atas kabar yang menyebut adanya potensi hengkangnya sejumlah investasi dari Indonesia. Kabar ini sebelumnya mencuat seiring dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 50 ribu pekerja, sebagaimana diungkapkan oleh penasihat presiden bidang tenaga kerja, Said Iqbal. Eddy melihat dinamika ini sebagai sinyal penting bahwa daya saing ekonomi nasional perlu terus diperkuat di tengah persaingan global yang kian ketat dalam menarik dan mempertahankan investasi.

Kepastian Hukum sebagai Fondasi

"Indonesia tidak boleh kalah cepat dibandingkan negara lain yang terus melakukan reformasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif," tegas Eddy dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Eddy menekankan bahwa ancaman eksodus investasi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui regulasi yang lebih ramah investor. Ia menyoroti pentingnya kepastian hukum dan kemudahan berusaha sebagai kunci utama menjaga kepercayaan para penanam modal. Tanpa kepastian itu, investor akan cenderung melirik negara-negara tetangga yang terus melakukan penyederhanaan birokrasi dan menawarkan insentif fiskal yang lebih menarik.

Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand, menurut Eddy, terus bergerak cepat dalam memangkas hambatan perizinan dan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Jika Indonesia tidak segera berbenah, gelombang relokasi pabrik dan modal bisa semakin deras mengalir ke luar negeri. Hal ini tidak hanya akan menghilangkan puluhan ribu lapangan kerja, tetapi juga menghambat transfer teknologi, menurunkan penerimaan pajak, dan memperlambat pertumbuhan sektor industri nasional.

Ia juga mengingatkan bahwa di saat yang sama, Indonesia tengah berupaya memperkuat hilirisasi dan mengintegrasikan diri dalam rantai pasok global. Oleh karena itu, dibutuhkan visi jangka panjang dan eksekusi kebijakan yang konsisten. "Kita butuh kolaborasi semua pihak—pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha—untuk merumuskan langkah strategis yang saling menguntungkan," ujarnya.

Laporan Apaberita.com mencatat, langkah ini dinilai sebagai upaya mendesak untuk menjaga kepercayaan investor dan melindungi keberlangsungan tenaga kerja nasional di masa depan. Eddy berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata agar daya saing Indonesia kembali menggeliat dan mampu bersaing di kancah ekonomi global.