Review Produk21 November 20263 dibaca

DPR Siapkan Revisi UU Perlindungan Anak untuk Perangi Bullying

Apaberita.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menyiapkan langkah revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai respons atas maraknya kasus...

A
Administrator
Editor Review Produk
DPR Siapkan Revisi UU Perlindungan Anak untuk Perangi Bullying

Apaberita.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menyiapkan langkah revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai respons atas maraknya kasus perundungan atau bullying yang menimpa anak-anak di Indonesia. Wakil Ketua DPR Dasco menegaskan bahwa komitmen melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak tidak boleh berhenti pada pernyataan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk melalui jalur legislasi.

Komitmen Melawan Kekerasan Anak

Menurut Dasco, persoalan kekerasan terhadap anak, khususnya perundungan, telah menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Ia menilai pendekatan hukum saja tidak cukup tanpa disertai penguatan sistem perlindungan di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat.

"Komitmen melawan kekerasan terhadap anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar retorika. DPR akan memastikan payung hukum yang ada benar-benar melindungi anak," ujar Dasco dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menyebut revisi Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi salah satu jalur yang disiapkan untuk memperkuat definisi perundungan, memperjelas mekanisme penanganan korban, sekaligus menegaskan konsekuensi hukum bagi pelaku, termasuk bila pelaku masih berstatus anak.

Fokus Materi Revisi

Dalam pembahasan awal, sejumlah poin menjadi perhatian DPR. Poin-poin tersebut antara lain:

  • Definisi perundungan yang lebih tegas, mencakup perundungan fisik, verbal, sosial, dan perundungan siber (cyberbullying).
  • Mekanisme pelaporan dan pendampingan korban yang mudah diakses, termasuk di lingkungan satuan pendidikan.
  • Penguatan peran sekolah dan keluarga dalam pencegahan serta deteksi dini kekerasan terhadap anak.
  • Penegasan sanksi dan pembinaan bagi pelaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak.
  • Perlindungan bagi pelapor dan saksi agar kasus tidak berhenti di tengah jalan.

Dasco menekankan bahwa pembahasan revisi akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian terkait, lembaga perlindungan anak, pakar pendidikan, hingga organisasi masyarakat sipil. Ia berharap proses tersebut berjalan terbuka sehingga menghasilkan regulasi yang aplikatif di lapangan.

Dorongan Penanganan yang Cepat

Selain menyiapkan revisi undang-undang, DPR disebut mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mempercepat penanganan setiap laporan kasus perundungan. Menurut Dasco, lambatnya respons terhadap laporan sering kali membuat korban semakin rentan dan kehilangan rasa aman.

Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi antikekerasan di sekolah-sekolah. Menurutnya, pencegahan paling efektif dilakukan dengan membangun budaya saling menghormati sejak dini, disertai pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik untuk mengenali tanda-tanda awal perundungan.

"Anak-anak harus merasa aman di rumah, di sekolah, dan di ruang digital. Negara wajib hadir untuk memastikan rasa aman itu," kata Dasco.

Tanggapan dan Harapan

Wacana revisi ini disambut harapan oleh sejumlah kalangan yang menilai regulasi existing perlu diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman, terutama munculnya bentuk-bentuk perundungan di ruang digital. Mereka berharap pembahasan tidak berlarut-larut dan segera masuk dalam program legislasi prioritas.

Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar revisi undang-undang tidak justru menghadirkan pidana berlebihan terhadap anak. Prinsip keadilan restoratif dinilai perlu tetap dipegang, dengan menempatkan pemulihan korban dan pembinaan pelaku sebagai tujuan utama.

Hingga kini, DPR belum memerinci jadwal pasti pembahasan revisi tersebut. Namun Dasco memastikan bahwa isu perlindungan anak akan terus menjadi perhatian lembaga legislatif, termasuk melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Apaberita.com mencatat bahwa isu perundungan menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disorot publik dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, langkah revisi undang-undang dinilai menjadi momen penting untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak secara menyeluruh di Indonesia.

Berita Terkait