DPR Desak Pemerintah Pilih Komisaris BUMN yang Profesional dan Kompeten

Jakarta – Sorotan publik terhadap sejumlah penunjukan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak sesuai dengan kompetensi dan pengalaman, akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa parlemen akan terus memberikan dorongan kuat agar pemerintah mengutamakan profesionalisme dalam setiap pengisian jabatan strategis di lingkup perusahaan pelat merah.

Dalam pernyataan tertulis yang dikutip Apaberita.com melalui laman resmi DPR, Puan menyampaikan bahwa pemilihan komisaris BUMN harus bebas dari intervensi politik praktis dan benar-benar menempatkan individu yang memiliki kapasitas mumpuni di bidangnya.

"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya,"

Pernyataan tersebut mencuat seiring dengan maraknya kritik masyarakat terhadap penunjukan sejumlah figur yang dianggap minim kualifikasi teknis di sektor usaha milik negara. Puan menekankan, kompleksitas pengelolaan BUMN membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki rekam jejak yang bersih, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap tata kelola perusahaan modern. DPR, menurutnya, memiliki fungsi pengawasan yang akan terus dijalankan untuk memastikan agunan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) berjalan dengan baik.

Profesionalisme Jadi Harga Mati

Penekanan terhadap aspek profesional dan kompeten ini sejalan dengan semangat reformasi BUMN yang selama ini digaungkan oleh kementerian terkait. BUMN diharapkan tidak lagi menjadi tempat bagi para loyalis politik tanpa keahlian spesifik, melainkan menjadi garda terdepan pertumbuhan ekonomi nasional yang dikelola oleh talenta-talenta terbaik. Puan secara implisit mengingatkan bahwa merosotnya kinerja BUMN kerap dipicu oleh lemahnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris.

Apaberita.com mencatat, DPR dalam beberapa kesempatan sebelumnya telah menyoroti pentingnya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang transparan dan terstandarisasi. Prosedur tersebut tidak boleh sekadar menjadi formalitas belaka, melainkan harus menjadi penyaring utama untuk memastikan setiap calon komisaris memiliki visi yang selaras dengan kepentingan BUMN dan negara, bukan sekadar kepentingan kelompok. Sorotan publik yang dimaksud Puan muncul di berbagai platform media sosial dan forum diskusi ekonomi, menunjuk beberapa nama yang dianggap kontroversial karena minimnya latar belakang pengelolaan korporasi.

Lebih lanjut, legislator tersebut mengapresiasi partisipasi publik yang aktif mengawasi proses seleksi pejabat publik. Hal ini dinilai menjadi kontrol sosial yang efektif agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan arah kepemimpinan BUMN. Dengan mendorong profesionalisme, Puan berharap BUMN ke depan tidak hanya mampu bersaing di pasar global, tetapi juga memberikan dividen optimal bagi negara serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hingga saat ini, kementerian BUMN masih terus melakukan evaluasi terhadap susunan pengurus perusahaan-perusahaan negara yang baru saja mengalami perombakan manajemen.