Densus 88 Tangkap 11 Terduga Teroris di Enam Provinsi

Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia menangkap 11 orang terduga teroris di enam provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Rangkaian penangkapan tersebut dilaksanakan secara serentak sejak Jumat, 2 Oktober dan diumumkan secara resmi pada Minggu, 4 Oktober. Berdasarkan keterangan resmi dari aparat penegak hukum, para terduga teroris tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi dengan paham Daulah Islamiyah, serta dengan jaringan terorisme lainnya, dengan tujuan untuk menindaklanjuti upaya pencegahan terjadinya aksi teror di wilayah Indonesia.

Rangkaian Operasi Penegakan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan operasi tersebut, penyidik dari Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan penangkapan secara terukur terhadap 11 orang terduga teroris yang tersebar di enam provinsi yang telah ditetapkan sebagai lokasi operasi. Juru Bicara Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, menegaskan bahwa operasi ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan penegakan hukum untuk mencegah eskalasi aktivitas yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa seluruh tahapan penangkapan telah dilaksanakan dengan memperhatikan asas hukum, prosedur penyidikan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Penegakan hukum dilakukan serentak di enam Provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi paham Daulah Islamiyah, juga jaringan terorisme lainnya."

Selain penegasan tersebut, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana menegaskan bahwa langkah penegakan hukum ini dilaksanakan secara terukur dalam rangka mencegah terjadinya aksi teror di Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi landasan bagi aparat untuk melanjutkan proses penyidikan secara sistematis terhadap seluruh terduga teroris yang telah ditangkap, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Identitas dan Peran Para Terduga Teroris

Berdasarkan data resmi yang disampaikan oleh Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, ke-11 terduga teroris yang ditangkap terdiri atas HN (43), SM alias NM (52), HA (45), YDKAP (22), Y (36), S (49), A (32), CG (29), MF (37), AF (26), dan MW (42). Seluruh nama tersebut telah dicatat dalam daftar tersangka oleh penyidik Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keperluan proses penyidikan lebih lanjut.

Menurut keterangan resmi yang diberikan, para terduga teroris tersebut diduga memiliki sejumlah peran yang terstruktur dalam jaringan yang terafiliasi dengan paham Daulah Islamiyah. Peran tersebut meliputi konsolidasi jaringan, pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyebaran propaganda, rekrutmen, baik secara langsung maupun melalui media sosial, serta keterlibatan dalam pemufakatan tindak pidana terorisme. Berbagai aktivitas tersebut diduga dilaksanakan secara terkoordinasi antarwilayah untuk memperluas jangkauan jaringan yang dimaksud.

"Adapun peran mereka mulai dari konsolidasi jaringan, kegiatan pelatihan, penyebaran propaganda dan rekrutmen baik secara langsung maupun melalui media sosial, hingga keterlibatan dalam pemufakatan tindak pidana terorisme. Langkah penegakan hukum ini dilaksanakan secara terukur dalam rangka mencegah terjadinya aksi teror di Indonesia."

Dengan adanya pembagian peran tersebut, penyidik menilai bahwa setiap terduga teroris yang ditangkap memiliki fungsi yang saling berkaitan untuk mendukung keberlangsungan aktivitas jaringan, sehingga diperlukan pendalaman terhadap bukti dan keterlibatan masing-masing dalam rangkaian tindak pidana yang diduga telah terjadi.

Keterhubungan Lintas Wilayah dan Metode Komunikasi

Salah satu temuan penting yang diungkap dalam proses penyidikan sementara adalah adanya keterhubungan antarterduga teroris yang melampaui batas wilayah operasi. Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana menyatakan bahwa hasil penyidikan sementara menunjukkan adanya keterhubungan antartersangka lintas wilayah, khususnya melalui kegiatan pertemuan secara daring. Melalui pertemuan daring tersebut, para pendukung jaringan yang terafiliasi dengan paham Daulah Islamiyah dari beberapa daerah dapat terhubung secara virtual untuk melaksanakan indoktrinasi, konsolidasi jaringan dan aktivitas pembinaan.

"Hasil penyidikan sementara menunjukkan adanya keterhubungan antartersangka lintas wilayah, khususnya melalui kegiatan pertemuan secara daring, dari indoktrinasi, konsolidasi jaringan dan aktivitas pembinaan. Salah satu pola yang ditemukan adalah penyelenggaraan pertemuan secara daring yang menghubungkan sejumlah pendukung Daulah Islamiyah dari beberapa daerah secara virtual."

Temuan mengenai pemanfaatan pertemuan secara daring tersebut menjadi salah satu fokus pendalaman bagi penyidik. Penggunaan sarana komunikasi virtual diduga dimanfaatkan untuk menjangkau wilayah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara, tanpa harus melaksanakan pertemuan fisik secara bersamaan di satu lokasi. Hal ini turut menjadi bahan telaah dalam rangka mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut.

Langkah Lanjutan Penyidikan

Atas dasar temuan tersebut, Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menindaklanjuti proses penyidikan secara menyeluruh terhadap 11 orang terduga teroris yang telah ditangkap. Penyidik masih mendalami hubungan satu terduga teroris dengan terduga teroris lainnya, termasuk peran masing-masing, kronologi aktivitas, serta bukti yang berkaitan dengan pemufakatan tindak pidana terorisme. Pendalaman ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia.

Dengan dilaksanakannya rangkaian penangkapan sejak Jumat, 2 Oktober dan pengumuman resmi pada Minggu, 4 Oktober, aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penegakan hukum secara terukur, sistematis dan bertanggung jawab. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia.