Defisit Kedelai Indonesia Tembus 2,4 Juta Ton, Pemerintah Percepat Swasembada

Jakarta – Ketimpangan antara produksi kedelai dalam negeri dengan total permintaan nasional masih melebar signifikan. Dalam rentang 2021 hingga 2026, kemampuan produksi bersih kedelai lokal rata-rata hanya mampu menutup sekitar 8,14 persen dari kebutuhan tahunan yang bertengger di angka 2,62 juta ton.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widiastuti, membeberkan fakta tersebut dalam seminar “Tempe Goes to UNESCO” di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Ia menegaskan bahwa volume produksi kedelai nasional masih sangat rendah jika dibandingkan dengan konsumsi yang terus melonjak.

“Data hingga Mei 2026 menunjukkan produksi kedelai baru mencapai 7.691 ton,” ujar Widiastuti, sembari menyoroti penyusutan luas panen yang pada 2025 merosot 11,68 persen menjadi sekitar 137 ribu hektare. Adapun produksi setahun penuh 2025 tercatat 78.693 ton.

Widiastuti menjelaskan, rata-rata produksi bersih kedelai selama lima tahun terakhir hanyalah 190.223 ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan nasional—yang sebagian besar diserap industri tahu, tempe, dan kecap—mencapai 2.620.294 ton setiap tahunnya. Artinya, defisit tahunan berjumlah lebih dari 2,4 juta ton. “Dari kekurangan itulah kami harus menutup dengan rata-rata impor sekitar 2 juta ton lebih,” terangnya.

Sektor industri dan horeka mendominasi pemanfaatan kedelai di Indonesia. Widiastuti mencatat bahwa 95,68 persen kebutuhan kedelai nasional mengalir ke pabrik tahu, tempe, dan kecap. Ironisnya, sebagai salah satu konsumen tempe terbesar di dunia, Indonesia justru menggantungkan pasokan bahan baku dari luar negeri.

Langkah Percepatan Menuju Swasembada

Pemerintah tak tinggal diam. Berbagai strategi disiapkan untuk mengerek produktivitas kedelai domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Widiastuti merinci sejumlah pilar utama yang akan digenjot: penyediaan lahan, benih unggul, pupuk dan pestisida, alat mesin pertanian, irigasi, penguatan sumber daya manusia, pembiayaan, hingga hilirisasi.

Perluasan areal tanam menjadi fokus awal. Budidaya kedelai kini tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, melainkan dikembangkan ke Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Widiastuti optimistis bahwa penyebaran wilayah tanam dapat menekan risiko gagal panen sekaligus meningkatkan volume produksi nasional.

Di sisi hulu, pemerintah berkomitmen menyediakan benih varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim. Pupuk bersubsidi dan pestisida ramah lingkungan juga akan disalurkan tepat sasaran. “Kami paham bahwa petani sering terkendala input produksi. Dengan dukungan benih dan sarana produksi yang memadai, kami harap produktivitas per hektare bisa naik signifikan,” ucap Widiastuti.

Pembiayaan dan Hilirisasi Jadi Kunci

Persoalan permodalan menjadi penghalang klasik bagi petani kedelai. Untuk itu, pemerintah akan memperluas akses pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat dengan bunga rendah dan prosedur yang dipermudah. Lembaga penjamin kredit juga akan dilibatkan agar risiko perbankan bisa dikelola, sehingga petani kecil tetap memiliki akses modal.

Di segmen hilir, hilirisasi diarahkan untuk menciptakan rantai nilai yang terintegrasi. Widiastuti menegaskan, hasil panen petani harus terserap pasar dengan harga yang menguntungkan. “Kepastian pasar sangat krusial. Jika petani yakin kedelainya akan dibeli dengan harga wajar, mereka akan bergairah menanam,” katanya. Pemerintah menjanjikan jaminan penyerapan melalui kerja sama dengan koperasi, pelaku industri tahu-tempe, dan Badan Urusan Logistik.

Kemenko Pangan telah menyusun peta jalan pengembangan kedelai hingga 2030. Dokumen itu menargetkan penurunan volume impor secara bertahap seiring peningkatan produksi dalam negeri. Namun, rata-rata pertumbuhan produksi yang hanya 11,4 persen per tahun selama ini masih harus dipacu agar target tersebut realistis.

Tantangan dan Harapan

Widiastuti mengakui, fluktuasi produksi yang terekam dalam lima tahun terakhir mencerminkan sektor ini masih rapuh. Perubahan iklim, serangan organisme pengganggu, dan persaingan lahan dengan komoditas pangan lain seperti jagung terus menjadi momok. Di sisi lain, harga kedelai impor yang lebih murah kerap membuat produk lokal kalah bersaing. Tanpa instrumen perlindungan seperti tarif atau subsidi harga, petani akan terus terhimpit.

Seminar “Tempe Goes to UNESCO” menjadi pengingat akan pekerjaan rumah besar bangsa ini. Di tengah pengakuan tempe sebagai warisan budaya dunia, ketergantungan pada kedelai impor justru menampar kemandirian pangan. Namun, Widiastuti menegaskan bahwa komitmen lintas kementerian kini lebih solid. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petani, dan pelaku usaha mampu memperkecil jurang antara produksi dan konsumsi. “Kita semua harus duduk bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, bukan mustahil Indonesia bisa memenuhi kebutuhan kedelainya sendiri,” pungkasnya.