Pemerintah Bentuk Satuan Tugas Antisipasi Kerusuhan dan Tawuran

JAKARTA — Pemerintah menetapkan pembentukan Satuan Tugas Antisipasi Kerusuhan, Pengrusakan, dan Tawuran sebagai keputusan resmi dalam Rapat Koordinasi lintas kementerian yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Jumat (21/8/2026). Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu dihadiri perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Keputusan tersebut menindaklanjuti hasil evaluasi keamanan yang mencatat peningkatan potensi gangguan ketertiban di sejumlah daerah, termasuk perusakan fasilitas umum serta tawuran antarwarga dan antarpelajar. Dalam rapat, seluruh unsur menyepakati perlunya langkah terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, patroli preventif, dan edukasi masyarakat agar tindakan anarkis tidak meluas ke wilayah lain.

“Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi segala bentuk aksi kerusuhan, pengrusakan, dan tawuran yang mengganggu ketertiban umum. Keputusan ini diambil untuk memastikan aparat bergerak cepat, terukur, dan sesuai hukum,” demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan usai memimpin rapat.

Keputusan dalam Rapat Koordinasi

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, pemerintah menetapkan lima keputusan pokok. Pertama, pembentukan Satuan Tugas Antisipasi Kerusuhan di tingkat pusat yang dipimpin Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. Kedua, pembentukan satuan tugas serupa di tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang dikoordinasikan kepala kepolisian daerah bersama gubernur, bupati, dan wali kota. Ketiga, pengaktifan kembali pos-pos pengamanan di titik rawan keramaian, termasuk kawasan pendidikan dan pusat perbelanjaan. Keempat, percepatan pemasangan kamera pemantau di ruang publik. Kelima, pembentukan kanal pelaporan cepat yang dapat diakses masyarakat melalui nomor darurat kepolisian.

Seluruh keputusan itu dituangkan dalam berita acara dan akan disahkan melalui instruksi menteri paling lambat 30 hari sejak rapat digelar. Pemerintah juga menetapkan evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk mengukur efektivitas satuan tugas di masing-masing daerah.

Strategi Pencegahan di Lapangan

Kepolisian menyatakan kesiapan memperkuat patroli gabungan bersama TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja pada jam-jam rawan, terutama malam hari dan akhir pekan. Prioritas pengamanan difokuskan pada lokasi yang pernah menjadi episentrum kerusuhan dan tawuran, seperti kawasan permukiman padat, sekolah, terminal, dan stasiun.

“Kami menyatakan kesiapan menerjunkan personel pengamanan secara proporsional di setiap wilayah rawan. Patroli gabungan akan diperkuat dan digencarkan pada jam-jam rawan agar masyarakat merasa aman,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah membentuk tim pembinaan ketertiban yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan. Pendekatan restoratif diutamakan untuk menyelesaikan konflik antarwarga sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

Landasan Hukum Penindakan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku perusakan barang dapat diancam pidana penjara hingga dua tahun delapan bulan sebagaimana diatur Pasal 406, sedangkan pelaku tawuran yang melibatkan massa dapat dikenakan Pasal 170 dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun enam bulan. Sementara itu, penegakan hukum oleh kepolisian merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh tindakan aparat dilakukan berdasarkan hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Proses hukum terhadap pelaku kerusuhan akan berjalan transparan, dengan pendampingan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban perusakan.

Sikap Fraksi di DPR

Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintah dalam Rapat Koordinasi tersebut. Dukungan itu disampaikan menyusul konsultasi antara pimpinan DPR dan pemerintah terkait langkah pengamanan menjelang momentum politik nasional.

“Fraksi kami menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah selama pelaksanaannya sesuai hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pengawasan melekat terhadap satuan tugas akan terus dilakukan melalui alat kelengkapan dewan,” ujar juru bicara salah satu fraksi di DPR.

Anggota Komisi III DPR juga mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk peralatan pengamanan dan kesejahteraan personel di daerah rawan. Selain itu, Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan memprioritaskan program anti-tawuran di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pendidikan karakter.

Dengan terbitnya keputusan ini, pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat turut menjaga ketertiban dan melaporkan potensi gangguan keamanan sejak dini. Satuan Tugas Antisipasi Kerusuhan diharapkan mulai beroperasi penuh pada awal September 2026 setelah seluruh personel dan peralatannya disiapkan.